Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengusulkan program sertifikat tanah gratis tidak hanya diberikan kepada penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tetapi, dapat diperluas kepada masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti perbatasan Malaysia-Indonesia di Kaltara.
Hal tersebut diakuinya sudah pernah dilakukan Pemprov Kaltara pada 2025 lalu. Sehingga ia berharap program pemerintah pusat juga dapat menjangkau masyarakat perbatasan yang membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Kalau memungkinkan, kami berharap masyarakat di wilayah perbatasan juga bisa mendapatkan program sertifikat tanah gratis, meskipun bukan penerima bantuan bedah rumah. Kaltara memiliki wilayah 3T yang perlu mendapat perhatian,” kata Zainal di sela-sela mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, dikutip dari laman Pemprov Kaltara, Minggu (1/11/2026).
Di sisi lain, Zainal menegaskan Pemprov Kaltara siap mempercepat realisasi program bedah rumah pemerintah pusat pada 2026 ini, yang dialokasikan sebanyak 3.091 unit di Kaltara.
Ia menyebut, realisasi bantuan bedah rumah di Kaltara telah mencapai Rp49,86 miliar atau 80,65 persen dari total pagu fisik sebesar Rp61,82 miliar.
Zainal juga mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltara juga tetap mengalokasikan bantuan bedah rumah melalui APBD Provinsi Kaltara 2026. Hingga saat ini, sebanyak 10 unit telah direalisasikan.
Menurutnya, bantuan perumahan sangat penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.
“Pemprov Kaltara berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program perumahan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, lingkungan permukiman yang sehat, serta kepastian hukum kepemilikan tanah,” ungkap Zainal. (fen)
