Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Kaltara, akan memperluas pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengusulkan pelayanan MBG di pedalaman dan perbatasan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Di Krayan, Kabupaten Nunukan, misalnya, kata Zainal, jarak tempuh distribusi makanan terkendala dengan akses. Dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas atau kesegaran makanan saat tiba di tangan penerima manfaat.
“Harus mengoptimalkan fasilitas pelayanan skala lokal, kerja sama dengan kantin sekolah, serta pemanfaatan bahan pangan dari petani dan peternak setempat,” kata Zainal saat audiensi dengan Kepala KPPG Kelas I Kaltara, Harjito, dikutip dari laman Pemprov Kaltara, Senin (26/10/2026).
Dengan pola tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat, sekaligus membuka peluang keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok program MBG.
Ia juga menegaskan, Pemprov Kaltara juga berkomitmen membantu mencari solusi atas kendala penyediaan pakan ternak yang dihadapi kelompok peternak lokal.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Selain penyesuaian distribusi, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Setiap unit diarahkan melayani maksimal 3.000 penerima manfaat, untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah penumpukan.
“Apabila unit definitif belum beroperasi di suatu kecamatan, layanan sementara dapat dibuka sebelum dialihkan sesuai penataan yang ditetapkan,” ujarnya. (fen)
