HUJAN deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Berau, dalam beberapa hari belakangan ini telah memicu kekhawatiran masyarakat. Curah hujan tinggi yang terjadi secara intensif tidak hanya menyegarkan suasana, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga akibat potensi banjir yang mengintai di sejumlah titik rawan.
Hal itu dikeluhkan Udin, warga Gang Jeruk, Kelurahan Bedungun. Menurut Udin, persoalan itu sudah lama terjadi. Kendati begitu, tak pernah ada solusi dari Pemerintah.
“Sudah bertahun-tahun itu terjadi. Asal hujan deras, pasti banjir,” katanya, Kamis (8/10/2026).
Kendati ancaman tersebut sudah berada di depan mata, langkah antisipasi berupa perbaikan infrastruktur pengendali banjir harus menemui jalan buntu. Sejumlah titik rawan genangan dan banjir di daerah ini terpaksa dibiarkan tanpa perbaikan akibat keterbatasan anggaran.
Menyikapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata mengungkapkan, macetnya rencana perbaikan infrastruktur di titik-titik rawan tersebut sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Berkali-kali, pihak kami sudah melakukan pengajuan anggaran, kendati tidak bisa direalisasikan, lantaran keterbatasan anggaran yang ada,” ujar Hendra.
Hendra merinci, Bidang SDA DPUPR Berau saat ini hanya mengelola total pagu anggaran sebesar Rp 160 miliar. Dana tersebut tidak sepenuhnya dapat diserap untuk proyek penanganan banjir di Jalan Jenderal Gatot Subroto maupun titik rawan lainnya, sebab harus dibagi dan dialokasikan secara ketat untuk kegiatan-kegiatan lain yang dinilai jauh lebih mendesak dan menjadi skala prioritas daerah.
Kebijakan efisiensi anggaran dari pusat pada akhirnya memberikan dampak domino yang cukup signifikan terhadap percepatan pembangunan, serta mitigasi bencana di daerah. Keterbatasan fiskal membuat pihaknya harus berpikir ekstra keras untuk memilih program mana yang harus didahulukan, di tengah tuntutan masyarakat akan infrastruktur yang aman dan bebas banjir.
Meski dihadapkan pada keterbatasan ruang gerak akibat minimnya ketersediaan dana, DPUPR Berau memastikan bahwa pihaknya akan terus berupaya mencari solusi alternatif, termasuk mengoptimalkan perawatan rutin secara swakelola dengan tenaga dan peralatan seadanya, demi meminimalisir dampak buruk genangan air bagi masyarakat. (SETIAWAN)
