Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala menekankan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Namun, dilakukan secara bersama-sama.
Setiap perangkat daerah, kata Ingkong, harus membawa program yang dapat dikerjakan bersama dengan mencantumkan sasaran, lokasi, peran masing-masing pihak, serta sumber pendanaannya.
“Banyak aspek yang saling berkaitan dan harus ditangani bersama,” kata Ingkong pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltara, dikutip dari laman Diskominfo Kaltara, Minggu (4/10/2026).
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, air bersih, listrik, akses jalan dan transportasi, hingga kepastian identitas kependudukan.
Karena itu, ia menekankan organisasi perangkat daerah memanfaatkan aplikasi Sepakat, untuk menganalisis jumlah sasaran sekaligus memadukan program lintas perangkat daerah.
“Jangan sampai ada warga yang mendapat bantuan berlapis, sementara warga lain yang sama-sama membutuhkan justru belum tersentuh,” ujarnya.
Penanggulangan kemiskinan, lanjut Ingkong, harus dilakukan secara lebih terarah, berbasis data, dan menghasilkan langkah yang konkret serta terukur.
Untuk itu, ia menekankan penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Agar dapat diketahui secara jelas siapa yang menjadi sasaran program dan lokasi tempat tinggalnya.
Selain itu, perhatian khusus harus diberikan juga kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak.
Di sisi lain, Ingkong menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Program harus diarahkan untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha, agar keluarga miskin dapat semakin mandiri.
“Bantuan sosial penting untuk melindungi masyarakat yang rentan, tetapi tujuan akhirnya adalah kemandirian. Karena itu, setiap program harus dipikirkan, agar bisa membuka peluang kerja dan usaha,” tegasnya. (fen)
