Percepatan pembangunan konektivitas di wilayah perbatasan, di Kalimantan Utara (Kaltara), diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp32 triliun.
Kebutuhan anggaran tersebut terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian bersama Pemprov Kaltara dan Pemkab Malinau, Selasa (6/10).
Dalam rapat tersebut, Tito menegaskan akan memprioritaskan pembangunan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Di antaranya penyelesaian akses menuju Krayan pada 2027 mendatang.
Percepatan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya membuka konektivitas darat menuju kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat akses masyarakat.
Untuk mengawal pelaksanaannya, Tito mendorong pembentukan satuan tugas khusus (satgasus) pembangunan jalan perbatasan Kaltara, yang melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.
“Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penyusunan rencana induk diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempercepat terwujudnya konektivitas jalan perbatasan di Kaltara,” kata Tito, dikutip dari laman Diskominfo Kaltara, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan secara terencana dan dikawal bersama diharapkan semakin membuka akses masyarakat, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, penyelesaian jalan dan jembatan di wilayah perbatasan sangat penting, karena sejumlah wilayah saat ini masih bergantung pada pasokan logistik melalui jalur udara dan sungai.
Keterbatasan akses tersebut, ujarnya, berdampak pada tingginya biaya distribusi dan harga komoditas yang diterima masyarakat perbatasan.
“Kita berharap dengan pembangunan jalan dan jembatan, konektivitas ke wilayah perbatasan dapat segera dirampungkan. Dengan terbukanya akses darat, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga komoditas yang diterima masyarakat juga lebih terjangkau,” ujar Zainal.
Selain berdampak terhadap distribusi kebutuhan pokok, pembangunan konektivitas juga dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menyebut beberapa ruas yang harus menjadi perhatian. Antara lain Long Kemuat–Pujungan dan Long Nawang–Pujungan.
Pada sejumlah segmen tersebut, ia mengaku jalur telah tersedia, namun belum dapat berfungsi secara optimal, karena kondisi jalan masih sulit dilalui, terutama saat musim hujan. (fen)
