KETERBATASAN personel masih menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pelayanan pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Berau. Saat ini, jumlah personel yang dimiliki masih jauh dari kebutuhan ideal, sementara cakupan pelayanan harus menjangkau seluruh wilayah kecamatan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, jumlah personel Damkar yang tersedia saat ini hanya sekitar 40 orang dan harus tersebar untuk melayani 13 kecamatan di Kabupaten Berau.
“Personel kita memang masih sangat kurang dan masih jauh dari standar,” ujar Gamalis beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama dalam penambahan personel Damkar adalah belum tersedianya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari alternatif agar kebutuhan tenaga pemadam kebakaran tetap dapat dipenuhi, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Gamalis pun menyambut baik wacana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau untuk melakukan rekrutmen personel melalui pihak ketiga.
Ia menilai, langkah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan personel, terutama dalam mendukung pelayanan pemadaman dan penyelamatan di wilayah Berau.
“Kalau memang bisa dilakukan melalui pihak ketiga, saya kira itu langkah yang baik. Sepanjang tidak menyalahi aturan dan mekanismenya jelas, kenapa tidak,” katanya.
Gamalis menegaskan, kebutuhan personel Damkar tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain bertugas menangani kebakaran, petugas Damkar juga memiliki peran dalam berbagai operasi penyelamatan dan kondisi darurat lainnya.
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia perlu menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan. Dengan wilayah Berau yang luas dan terdiri atas 13 kecamatan, keberadaan personel yang memadai dinilai penting untuk mempercepat respons ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat.
“Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Kita berharap kekurangan personel ini bisa dicarikan solusi, tentunya sesuai dengan aturan yang ada,” pungkasnya. (ADV/SETIAWAN)
