Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie menilai pengawasan distribusi BBM perlu diperkuat, agar penyaluran subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Ia mengaku bahwa pihaknya menerima berbagai laporan terkait distribusi BBM, yang dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal di lapangan.
Meski demikian, ia tidak merinci bentuk penyimpangan yang dimaksud dan meminta pengawasan dilakukan secara lebih maksimal oleh pihak terkait.
Soal rencana pembentukan satuan tugas atau satgas pengawasan BBM, yang sebelumnya sempat dibahas hingga kini belum terbentuk secara resmi.
Meski begitu, pengawasan distribusi BBM di lapangan tetap diharapkan berjalan, agar masyarakat dapat memperoleh BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, masyarakat juga diimbau melakukan pembelian BBM di tempat resmi, guna menghindari distribusi yang tidak sesuai aturan.
“Kita ingin masyarakat bisa menikmati migas ini dengan benar. Pengawasan di lapangan juga harus terus dilakukan,” kata Achmad Djufrie, Selasa (12/5/2026).
Terkait kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU, menurut Achmad Djufrie, dikarenakan kuota BBM yang sangat terbatas.
Kondisi tersebut, kata Achmad Djufrie, perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Mengingat, kebutuhan BBM masyarakat Kaltara terus meningkat, seiring aktivitas transportasi dan distribusi barang.
“Kalau kuotanya cukup, masyarakat tidak perlu antre panjang seperti sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, upaya penambahan kuota BBM perlu diperjuangkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan menyampaikan langsung kebutuhan riil daerah kepada pemerintah pusat maupun Pertamina.
Ia mencontohkan langkah yang dilakukan sejumlah daerah lain, termasuk Balikpapan, yang secara bersama-sama mengusulkan tambahan kuota BBM ke pemerintah pusat.
“Kita harus bersama-sama mendesak Pertamina supaya kuota untuk Kaltara bisa ditambah,” katanya. (Muhammad Efendi)
