Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), memfokuskan 4 prioritas utama, dalam rencana kerja di tahun 2027. Peningkatan SDM hingga perlindungan sosial.
——————————-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan arah pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, dan akan difokuskan pada empat prioritas utama. Kebijakan ini menjadi dasar dalam menyelaraskan berbagai program pembangunan agar lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan empat prioritas tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya dalam perlindungan sosial.
“Iya, tadi sudah kita sampaikan, ada empat prioritas pembangunan, yaitu peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan juga SPM khususnya terkait perlindungan sosial,” ujar Sri Wahyuni usai Musrembang, Kamis, (30/4/2026).
Ia menjelaskan, arah kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan telah diterjemahkan ke dalam 21 program prioritas yang menjadi kerangka utama penyusunan RKPD 2027. Program-program itu dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.
Pada sektor peningkatan SDM, misalnya, pemerintah daerah menempatkan penguatan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja sebagai fokus utama. Upaya ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan pembangunan, termasuk kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompetitif.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas karena berperan sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai, diyakini mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses bagi daerah yang masih tertinggal.
Sementara itu, sektor layanan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencakup penguatan fasilitas kesehatan serta dukungan pembiayaan, agar layanan dasar dapat diakses secara merata.
Adapun pada aspek perlindungan sosial, pemerintah menitikberatkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Fokus ini mencakup upaya perlindungan terhadap kelompok rentan, serta memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar yang layak.
Sri Wahyuni menegaskan, keempat prioritas tersebut menjadi acuan utama dalam proses penyelarasan program yang diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui forum tersebut, berbagai usulan dari perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota akan disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
“Musrenbang ini kan salah satu mekanisme untuk melakukan penyelarasan program. Jadi kalau dia merupakan kewenangan provinsi dan bagian dari prioritas program, tidak menutup kemungkinan usulan itu akan dipertimbangkan,” jelasnya.
Menurut dia, pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat responsif terhadap usulan, tetapi juga konsisten dengan arah kebijakan jangka menengah dan panjang.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menjaga kesinambungan program yang telah berjalan. Program-program yang dinilai efektif akan dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Sri Wahyuni menambahkan, penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, tidak semua usulan dapat diakomodasi, terutama jika tidak sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan.
“Yang penting program itu sesuai dengan prioritas pembangunan dan menyesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah,” tegas Sri.
Pemerintah berharap RKPD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga mampu menjadi instrumen strategis dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan di Benua Etam. (MAYANG SARI/arie)
