UPAYA meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini di Kabupaten Berau terus dikejar. Dinas Pendidikan (Disdik) kini memfokuskan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik PAUD, menyusul capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih berada di bawah target pembangunan daerah.
Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APK PAUD Berau tahun 2025 tercatat sebesar 96,84 persen. Angka ini merepresentasikan 13.558 anak yang terdaftar di berbagai layanan prasekolah, mulai dari TK, RA, Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), hingga Satuan PAUD Sejenis (SPS).
Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah menilai, capaian tersebut belum ideal. Ia menekankan bahwa kualitas tenaga pendidik merupakan kunci utama untuk menarik minat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan prasekolah.
Saat ini, sebagian besar guru PAUD di Berau diketahui belum memenuhi kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1). Kondisi ini berdampak langsung pada mutu layanan pendidikan.
“Peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas kami, terutama bagi tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi akademik sesuai standar,” ujarnya.
Selain faktor SDM, aspek kelembagaan turut menjadi tantangan. Dari total 242 satuan prasekolah di Berau, tercatat hanya 15 TK yang berstatus negeri, sementara sisanya dikelola oleh pihak swasta. Mardiatul menyebutkan bahwa mayoritas guru yang belum berkualifikasi sarjana berada di lembaga non-negeri tersebut. Di samping itu, Disdik juga mencatat adanya satuan PAUD yang hingga kini belum memiliki izin operasional resmi.
“Kendalanya juga mencakup rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini, belum adanya regulasi wajib PAUD sebagai syarat masuk SD, hingga faktor keterbatasan ekonomi keluarga,” tuturnya.
Sebagai solusi konkret, Mardiatul mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data tenaga pendidik melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk menentukan prioritas peserta program peningkatan kompetensi.
“Seleksi akan kami lakukan berdasarkan hasil verifikasi dan ketersediaan kuota, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” jelas Mardiatul.
“Penguatan SDM bukan sekadar mengejar angka partisipasi, melainkan investasi jangka panjang bagi daerah,” pungkasnya. (MAULIDIA AZWINI)
