PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat sektor pariwisata melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung destinasi wisata. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau memastikan kebutuhan akses dan fasilitas dasar kawasan wisata tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan mengatakan, dukungan terhadap pengembangan pariwisata tidak harus menunggu adanya program khusus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan akses maupun kebutuhan kawasan wisata tetap menjadi perhatian DPUPR.
“Walaupun sampai sekarang belum ada penyampaian program khusus dari Dinas Pariwisata, kami tetap melihat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata sebagai bagian yang harus dijalankan,” katanya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan pesisir Bidukbiduk. Penguatan infrastruktur di kawasan tersebut tidak hanya menyasar konektivitas melalui pembangunan maupun peningkatan jalan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penataan kawasan wisata.
DPUPR Berau juga menyiapkan pembangunan gerbang di sejumlah kampung yang memiliki potensi wisata. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus menjadi bagian dari penataan lingkungan di wilayah tujuan wisata.
“Untuk arah Biduk-Biduk, pembangunan akses tetap menjadi perhatian. Selain jalan, kami juga menyiapkan pembangunan gerbang di beberapa kampung yang memiliki potensi wisata,” ujarnya.
Pengembangan infrastruktur pariwisata juga menyasar Pulau Maratua. Salah satu kebutuhan mendasar yang menjadi perhatian adalah ketersediaan air bersih, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Berau.
Fendra mengatakan, DPUPR mendorong pemanfaatan embung sebagai salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus mendukung aktivitas di kawasan wisata. Namun, pelaksanaannya masih menunggu dukungan anggaran.
“Air bersih di Maratua merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus kita selesaikan. Embung menjadi salah satu opsi yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi penyelesaiannya masih menunggu dukungan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, peningkatan akses menuju Tanjung Batu masih membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pasalnya, terdapat ruas jalan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fendra menegaskan pembangunan infrastruktur di Berau tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan proyek baru.
DPUPR juga memprioritaskan penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan, penanganan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, serta menindaklanjuti usulan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kami ingin pekerjaan yang belum selesai bisa dituntaskan terlebih dahulu. Setelah itu, persoalan infrastruktur yang banyak disoroti masyarakat, termasuk kondisi jalan, serta usulan dari Musrenbang juga harus menjadi perhatian,” pungkasnya. (TR)
