Gempa susulan diprediksi masih akan terjadi hingga 3 pekan kedepan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban dikabarkan terus bertambah, dan pemerintah menyiapkan 8 langkah penanganan bencana tersebut.
—————————————-
Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 Wib, memicu peringatan dini tsunami dan menyebabkan kerusakan ratusan bangunan. Namun itu belum dianggap berakhir
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sedikitnya 235 gempa susulan dengan kekuatan bervariasi hingga magnitudo 6,2, dan memperkirakan aktivitas ini masih akan berlangsung selama 2 hingga 3 minggu ke depan.
Guncangan kuat dirasakan hingga skala VII MMI di sejumlah wilayah seperti Aesesa, Riung, dan Kota Mbay, sementara tsunami setinggi 1,61 meter tercatat di perairan Reo, Manggarai.
Pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Dr. Irwan Meilano, menyebut gempa ini memiliki kemiripan lokasi dan mekanisme dengan gempa dahsyat Flores 1992, sehingga kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan dan risiko kerusakan infrastruktur harus tetap tinggi.
Gempa utama berpusat di laut pada koordinat 8,41° Lintang Selatan dan 121,39° Bujur Timur, tepatnya sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo, dengan kedalaman dangkal 15 kilometer.
BMKG menyatakan gempa ini diakibatkan oleh aktivitas sesar naik busur belakang Flores atau Flores Back-Arc Thrust, yaitu patahan aktif yang membentang di dasar laut dari utara Pulau Flores hingga Laut Utara Lombok.
“Wilayah Flores memang dikenal memiliki aktivitas kegempaan yang tinggi. Di bagian selatan terdapat zona subduksi yang mempertemukan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia,” kata Ahli Gempa dan Kadaster dari ITB, Prof. Dr. Irwan Meilano dalam siaran pers, Sabtu, 15 Agustus 2026.
“Sementara di bagian utara terdapat Flores Back-Arc Thrust yang terbentuk akibat tekanan kompresi kerak bumi. Interaksi kedua sumber gempa ini menjadikan Flores salah satu kawasan dengan risiko seismik terbesar di Indonesia,” tambah Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB tersebut.
BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami hanya 2 menit 16 detik setelah gempa utama terjadi. Status siaga dengan potensi tsunami 0,5 hingga 3 meter sempat diberlakukan di Manggarai Utara, Ngada Utara, Ende, dan Flores Timur, serta Jeneponto di Sulawesi Selatan. Sementara status waspada mencakup Bima, Dompu di NTB, dan Wajo di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pantauan jaringan tide gauge BMKG, tsunami tertinggi tercatat mencapai 1,61 meter di Reo, Manggarai dan Manggarai Timur, disusul gelombang 0,94 meter di Maurole-Ende dan 0,54 meter di Bulukumba.Setelah memastikan tidak ada lagi kenaikan muka air laut yang membahayakan, BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 07.30 Wib.
Hingga Sabtu siang, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo berkisar 2,5 hingga 6,2.Gempa susulan terbesar tercatat M6,5 pada pukul 05.13 Wib dengan kedalaman 10 kilometer.”BMKG mengestimasi proses peluruhan alami memerlukan waktu berkisar antara dua hingga tiga minggu,” ujar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Jakarta.
Guru Besar FITB ITB, Prof. Irwan Meilano, mengingatkan bahwa gempa Flores 2026 memiliki kemiripan signifikan dengan gempa 1992. Jarak kedua lokasi gempa tersebut kurang dari 40 kilometer.
“Apabila kita melihat dari mekanisme gempa serta lokasi gempa, maka gempa ini sangat berdekatan dan memiliki kemiripan dengan kejadian gempa di Flores pada tahun 1992. Waktu itu magnitudonya mencapai 7,9 dan diikuti dengan tsunami yang sangat tinggi,” ujarnya.
Lanjut Prof. Irwan, tingginya tsunami pada 1992 turut dipicu oleh longsoran bawah laut pascagempa.Ia berharap kondisi serupa tidak terjadi pada gempa kali ini.
“Mudah-mudahan dalam gempa ini, walaupun magnitudonya mirip, yang dulu 7,9 sekarang 7,7, lokasinya pun berdekatan tidak sampai 40 kilometer, tetapi tidak diikuti dengan longsoran bawah laut sehingga tsunaminya tidak setinggi tsunami tahun 1992,” jelasnya.
Kawasan Flores Back Arc memang memiliki riwayat gempa besar. Menurut Prof. Irwan, wilayah ini pernah mengalami gempa M6,6 pada 2009 dan rangkaian gempa dahsyat di utara Lombok pada 2018.”Kalau kita ingat tahun 2018 misalnya, di utara Lombok, itu pun terjadi retakan gempa besar di atas magnitudo enam,” ujarnya.
Terkait potensi gempa susulan, Prof. Irwan mengingatkan bahwa magnitudo gempa susulan cenderung menurun seiring waktu, tetapi kewaspadaan tidak boleh berkurang. Ia mencontohkan pengalaman gempa Lombok 2018 yang melibatkan segmen-segmen berdekatan dan memicu rangkaian gempa besar.
“Belajar dari gempa 2018 maka kewaspadaan itu tidak boleh berkurang. Sangat mungkin, tidak kita harapkan, bahwa gempa ini kemudian memicu bagian segmen yang berdekatan,” jelasnya.
Dampak kerusakan mulai terlihat di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Nagekeo, ratusan rumah warga rusak, demikian pula gedung pemerintah, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
Kepala Pelaksana BPBD Nagekeo, Remigius Djago, mengatakan kerusakan hampir merata di seluruh desa. “Kerusakan hampir merata di semua desa, dan belum diidentifikasi tingkat kerusakannya,” ujarnya.
Para pengungsi dan pasien rumah sakit dilaporkan membutuhkan tenda darurat.”Karena ada potensi tsunami masyarakat langsung mengungsi secara mandiri ke tempat yang lebih tinggi,” kata Remigius.
Dampak guncangan juga dirasakan hingga ke Nusa Tenggara Barat. Di Kota Bima, satu unit rumah mengalami rusak sedang, dinding Gudang Bulog rusak sehingga karung beras berjatuhan, dan plafon Masjid Hotel Mutmainnah mengalami kerusakan.”Berdasarkan hasil pendataan awal, terdapat satu unit rumah mengalami rusak sedang di wilayah Rabangodu Selatan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima, A Faruk.
Prof. Irwan menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap infrastruktur strategis seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan gedung pemerintahan. Kombinasi magnitudo besar (M7,7), kedalaman dangkal (10-15 kilometer), dan lokasi yang dekat dengan pemukiman meningkatkan potensi kerusakan signifikan. Ia juga menyebut faktor amplifikasi tanah dan kualitas bangunan sebagai penentu tingkat kerusakan.
“Kalau kita melihat sekilas lokasi, magnitudonya, kemudian kedalamannya, lokasi dengan kota, kemungkinan besar gempa ini bisa mengakibatkan dampak kerusakan yang cukup signifikan pada infrastruktur strategis,” ujarnya.
“Kami memberikan perhatian sangat serius terutama pada bangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, selain juga fasilitas pemerintahan.” pungkas dia.
KORBAN BERTAMBAH
Pemerintah terus bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi.
Tercatat per Minggu (16/8), tim gabungan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus bersiaga menyisir lokasi untuk mendata dan memverifikasi jumlah korban.
“Untuk mendukung layanan medis kedaruratan, sebuah Rumah Sakit Lapangan telah didirikan dan beroperasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan melalui keterangan tertulis.
Berton juga melaporkan, terkait akses mobilitas logistik dan evakuasi, jalur lintas darat Larantuka ke Maumere terpantau sudah terhubung dan dapat dilalui.
“Namun, tim penanganan masih berupaya mencari jalur alternatif lain lantaran akses jalan darat penghubung Ende ke Nagekeo hingga kini masih terputus akibat gempa,” kata dia.
Gempa bumi di NTT yang terjadi pada Sabtu (15/8), memaksa lebih dari 5.000 jiwa mengungsi. Bencana ini menimbulkan 53 korban jiwa dan memicu kerusakan bangunan yang sangat masif.
Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per Minggu (16/8) pukul 00:00 WIB, konsentrasi pengungsi terbesar di NTT saat ini terpantau di Kabupaten Sikka dengan total 3.356 jiwa. Mereka tersebar di GOR Samador sebanyak 1.356 jiwa dan mandiri 2.000 jiwa di 10 titik pengungsian.
Di Kabupaten Manggarai, jumlah pengungsi mencapai total 2.078 jiwa. Ratusan pengungsi lainnya juga dilaporkan bertahan di Nagekeo sebanyak 500 jiwa, dan dua wilayah di provinsi berbeda, yaitu Bima, hingga Kepulauan Selayar. “Pemenuhan hak-hak dasar dan logistik di pengungsian kini menjadi salah satu prioritas penanganan darurat,” kata Berton.
Para penyintas, khususnya di Kabupaten Manggarai, sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa puluhan tenda darurat, 30 ton beras, obat-obatan, 1.000 selimut, 1.000 velbed (tempat tidur lipat), 1.000 lembar tikar, pasokan air bersih (tandon), hingga genset.
Merespons eskalasi bencana, Pemerintah Provinsi NTT tengah memproses surat keputusan untuk menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Langkah serupa juga telah diambil secara resmi di tingkat kabupaten/kota terdampak.
Kabupaten Manggarai telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 90 hari (15 Agustus–13 November 2026) melalui Keputusan Bupati No. 319 Tahun 2026, yang diikuti dengan pembentukan pos komando lewat Keputusan No. 320 Tahun 2026.
Kabupaten Ngada memberlakukan masa Tanggap Darurat Bencana dan pembentukan Pos Komando selama 30 hari (15 Agustus–15 September 2026) melalui Keputusan Bupati No.441 dan No.442/KEP/HK/2026.
Selanjutnya, Kabupaten Manggarai Timur juga menetapkan status Siaga Darurat Bencana hingga 4 September 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor HK/141/Tahun 2026.
DELAPAN LANGKAH PENANGANAN
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menetapkan 8 langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,7 yang melanda kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu 16 Agustus 2026.
6 kabupaten menjadi perhatian utama karena terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Langkah pertama, Suharyanto meminta pemerintah daerah di 6 kabupaten terdampak dan Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status keadaan darurat.
Status tersebut diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga terkait dapat memberikan dukungan anggaran, teknis, dan sumber daya secara maksimal.
Kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan pos satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI dan Polri.
Posko tersebut akan menjadi pusat kendali pergerakan personel, penataan pengungsi, serta distribusi logistik.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” kata dia.
Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
Dua titik tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” ujar dia.
Keempat, BNPB mengoperasikan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk mengonsolidasikan bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat.
Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan melalui jalur udara menuju Labuan Bajo dan Maumere.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” jelas Kepala BNPB.
Kelima, Suharyanto menginstruksikan percepatan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di seluruh wilayah terdampak. Operasi tersebut dipimpin Basarnas dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan untuk memastikan tidak ada warga yang masih terjebak atau hilang.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” kata dia.
Keenam, pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar, seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi, yang ditargetkan dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pendataan Kerusakan Rumah Warga
Pada saat yang sama, pendataan kerusakan rumah warga diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir.
Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat penetapan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” ujar dia.
Ketujuh, BNPB mengoordinasikan pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) lintas lembaga untuk mendukung distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ungkap dia.
Armada udara dan laut tersebut difokuskan untuk mengangkut berbagai kebutuhan warga, antara lain bahan pangan, selimut, dan tenda pengungsian.
Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center resmi yang menggelar press briefing setiap sore pukul 17.00 Wita.
Media Center menjadi pusat penyampaian informasi terkini mengenai perkembangan penanganan bencana sekaligus untuk meminimalkan simpang siur informasi dan disinformasi.
Delapan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi penanganan darurat, mempercepat evakuasi dan distribusi bantuan, memulihkan layanan dasar, serta memastikan kebutuhan warga terdampak gempa Flores segera terpenuhi.(DISWAY.ID/ARIE)
