Penetapan cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim 2026 belum sepenuhnya final. Keterbatasan anggaran memaksa Panitia Besar (PB) Porprov, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melakukan penyesuaian jumlah cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan.
———————————
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026. Dengan jumlah cabang olahraga (cabor) yang telah ditetapkan mencapai 64, kebutuhan pembiayaan dinilai jauh melampaui kemampuan anggaran yang tersedia.
Rencana awal sebanyak 64 cabang olahraga. Sementara ini hanya 50 cabor yang masuk dalam rancangan pelaksanaan Porprov VIII Kalimantan Timur. Adapun sebanyak 14 cabor lainnya berpotensi dicoret, sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Paser, Kurniawan, mengatakan hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dan Panitia Besar (PB) Porprov, untuk mencari solusi terbaik tanpa merugikan seluruh pihak.
Menurutnya, sejak awal Pemkab Paser tidak pernah memiliki keinginan untuk mencoret ataupun mengurangi jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Namun kondisi anggaran memaksa semua pihak duduk bersama guna menentukan langkah yang paling realistis.
“Kami dari awal tidak pernah berniat mengurangi cabang olahraga. Sudah berkali-kali kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan PB Porprov.”
“Semua keputusan nantinya harus menjadi kesepakatan bersama, bukan keputusan sepihak dari Paser maupun PB Porprov,” ujarnya, Kamis 6 Agustus 2026.
Kurniawan menjelaskan, pengurangan cabang olahraga tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena terdapat sejumlah pertimbangan yang telah disepakati sebelumnya.
Beberapa indikator yang menjadi dasar evaluasi antara lain ketersediaan venue pertandingan, keberadaan atletdi daerah, hingga status cabang olahraga tersebut dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).
“Kalau ada cabang olahraga yang dievaluasi, kriterianya jelas. Misalnya venue tidak tersedia, kita tidak memiliki atlet, atau cabang olahraga tersebut memang tidak dipertandingkan di PON. Jadi bukan asal mencoret atau mengurangi,” katanya.
Ia juga menyoroti perbandingan anggaran penyelenggaraan Porprov sebelumnya di Kabupaten Berau. Saat itu, sekitar 50 cabang olahraga digelar dengan dukungan anggaran mencapai Rp50 miliar. Sementara Kabupaten Paser kini menghadapi kondisi berbeda.
Dengan jumlah cabang olahraga yang justru lebih banyak, yakni 64 cabor, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp20 miliar. “Kalau menggunakan asumsi sederhana, di Berau 50 cabang olahraga dengan anggaran Rp50 miliar, berarti rata-rata satu cabang sekitar Rp1 miliar.”
“Sekarang di Paser ada 64 cabang olahraga tetapi anggarannya hanya Rp20 miliar. Silakan dihitung sendiri bagaimana beratnya kondisi tersebut,” ungkapnya.
Meski demikian, Kurniawan menegaskan Paser tetap berkomitmen menjadi tuan rumah Porprov sesuai keputusan yang akan ditetapkan bersama. Ia menyebut finalisasi berbagai opsi dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.
Menurutnya, apa pun keputusan yang dihasilkan dalam rapat bersama nantinya akan dijalankan oleh panitia penyelenggara.
“Tanggal 9 nanti akan dilakukan finalisasi. Apa pun opsi yang disepakati PB Porprov dengan mempertimbangkan kondisi anggaran, tentu akan kami laksanakan,” katanya.
Kurniawan juga menilai opsi mengurangi nomor pertandingan di setiap cabang olahraga belum tentu mampu memberikan penghematan anggaran secara signifikan.
Sebab sebagian besar komponen biaya penyelenggaraan tetap harus dikeluarkan, mulai dari panitia pelaksana, perangkat pertandingan, hingga kebutuhan operasional lainnya.
Sebagai contoh, pada cabang olahraga sepak bola yang memiliki beberapa kategori pertandingan, pengurangan satu nomor pertandingan hanya akan memangkas durasi pelaksanaan. Sementara kebutuhan panitia maupun perangkat pertandingan tetap harus tersedia.
“Kalau hanya mengurangi nomor pertandingan, dampaknya terhadap anggaran tidak terlalu besar. Paling hanya mengurangi jumlah hari pertandingan. Panitia tetap ada, perangkat pertandingan tetap ada, wasit dan juri juga tetap diperlukan,” jelasnya.
Sebaliknya, apabila jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dikurangi, penghematan anggaran akan jauh lebih terasa karena sejumlah kebutuhan operasional secara otomatis ikut berkurang.
“Kalau mengurangi cabang olahraga, baru pengaruhnya cukup besar. Kebutuhan wasit, juri, perangkat pertandingan hingga panitia juga ikut berkurang,” terang Kurniawan.
Terkait pengurangan cabor, mendapatkan tanggapan dari KONI Balikpapan. Ketua KONI Kota Balikpapan, Gasali, mengatakan skenario tersebut membuat daerah peserta harus menyiapkan berbagai kemungkinan.
Menurutnya, jika efisiensi memang diperlukan, langkah yang paling tepat ialah memangkas jumlah nomor pertandingan, bukan menghapus cabang olahraga yang sudah menyelesaikan babak kualifikasi (BK).
“Kalau memang ada keterbatasan anggaran, kami mengusulkan agarnomor tandingyang dikurangi, bukan cabornya yang dihilangkan. Cabor yang sudah lolos BK jangan sampai tidak dipertandingkan,” katanya, Jumat (7/8/2026).(SAHRUL/CHANDRA/ARIE)
