ANTREAN kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Bulungan berpotensi semakin panjang seiring tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Muddain, mengatakan selisih harga yang sebelumnya hanya berkisar Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per liter, kini meningkat hingga sekitar Rp 10 ribu per liter, khususnya untuk jenis Dexlite.
“Selisih harga yang tinggi ini berpotensi memicu penyimpangan, sehingga BBM subsidi tidak tepat sasaran,” ujar Muddain usai RDP, Senin (20/4/2026).
Kondisi tersebut berisiko merugikan masyarakat yang seharusnya berhak menerima BBM subsidi, terlebih antrean panjang sebelumnya juga sudah kerap terjadi di sejumlah SPBU. Menindaklanjuti kondisi tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati pembentukan tim terpadu untuk memperketat pengawasan distribusi BBM di lapangan.
“Tim ini akan bekerja selama tiga bulan untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Di sisi lain, DPRD juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan sistem QR Code dalam pembelian BBM subsidi.
“QR Code digunakan tidak sesuai dengan nomor polisi dan STNK, sehingga bisa dipakai untuk pengisian berulang di beberapa SPBU,” jelasnya.
Menurutnya, ke depan penggunaan QR Code akan disesuaikan dengan data kendaraan guna membatasi pembelian agar lebih terkontrol.
Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Fuel Kalimantan Utara, Muhammad Naufal Atiyah, memastikan antrean yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan stok BBM. Ia menyebut antrean lebih dipicu oleh pola distribusi di lapangan, seperti kendaraan dengan tangki modifikasi dan pembelian berulang, sehingga pengawasan akan terus diperketat.
“Secara stok aman, ketersediaan di lembaga penyalur rata-rata di atas lima hari dan suplai tidak ada kendala,” pungkasnya. (MUHAMMAD EFENDI)
