Kemarau mulai memicu keterbatasan akses air bersih di sejumlah kawasan Kalimantan Timur (Kaltim). Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda mencatat, 160.000 liter air bersih, telah disalurkan ke lima titik di Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser, sepanjang Juli hingga Agustus 2026.
Air tersebut, tidak diambil dari bendungan, melainkan berasal dari sumur air tanah dalam yang dibor dengan kedalaman lebih dari 100 hingga 200 meter. Dari titik sumur, air kemudian diangkut menggunakan mobil tangki berkapasitas 4.000 liter menuju kawasan yang mengalami keterbatasan akses air.
Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Andri Rachmanto Wibowo mengatakan, sumber air tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi yang terdampak kekeringan.
“Air bersih yang disalurkan ini diambil dari sumur air tanah dalam, sehingga airnya sangat jernih dan dingin, berbeda dengan air sungai yang keruh,” ungkap Andri, Minggu, (6/9/2026).
Distribusi itu, menyasar Desa Sebakung Jaya dan Desa Gunung Intan di PPU, Long Kali di Kabupaten Paser, serta kawasan Makroman dan Bantuas di Samarinda.
Pengiriman pun dilakukan secara bergilir. Dalam sehari, volume yang disalurkan dapat mencapai 12.000, 16.000 hingga 20.000 liter, bergantung pada kebutuhan masing-masing rukun tetangga (RT).
“Penyaluran kami sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lokasi. Jadi bukan satu angka yang dipukul rata, karena tingkat kebutuhan dan jumlah warga yang terdampak berbeda,” ujar Andri.
Adapun, permintaan air tidak dilayani secara perorangan. Masyarakat mengajukan kebutuhan secara kolektif melalui pengurus RT atau kelurahan, kemudian diteruskan pemerintah setempat kepada BWS. Koordinasi juga dilakukan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memetakan titik yang membutuhkan pasokan.
Di sisi lain, sumber air permukaan yang menjadi bagian dari sistem penyediaan air Kaltim juga mengalami penyusutan selama kemarau. Bendungan Sepaku Semoi, misalnya, memiliki kapasitas sekitar 16 juta meter kubik, sedangkan volume yang tersedia saat ini sekitar 13 juta meter kubik.
Sekitar 3 juta meter kubik air berkurang akibat penguapan. BWS masih menilai kondisi tampungan tersebut berada dalam batas aman, tetapi pemanfaatannya tetap dihitung agar cadangan mampu memenuhi kebutuhan selama musim kering.
“Secara umum masih terkendali. Tetapi kita harus menghitung pemakaian dengan kondisi sekarang, karena setiap hari tetap ada kehilangan air akibat evaporasi,” ujar Andri.
Kondisi serupa terjadi di Bendungan Manggar yang menjadi salah satu sumber air baku Balikpapan. Dari kapasitas normal sekitar 15 juta meter kubik, cadangan air yang tersedia kini sekitar 12 juta meter kubik.
BWS bersama PDAM Balikpapan telah menyusun skenario pemanfaatan cadangan untuk menjaga pasokan hingga Desember 2026. Perhitungan tersebut mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi tampungan selama kemarau.
“Untuk Balikpapan, kami sudah membangun skenario bersama PDAM. Prinsipnya bukan hanya melihat berapa air yang tersedia hari ini, tetapi bagaimana cadangan itu bisa dikelola sampai Desember,” jelas Andri.
BWS memperkirakan hujan mulai kembali sekitar Oktober 2026. Namun, curah hujan pada periode tersebut diperkirakan tetap menjadi faktor penting bagi pemulihan volume tampungan.
Untuk memperkuat sumber pasokan, BWS juga telah mengoperasikan sejumlah sumur air tanah dalam di beberapa daerah. Data BWS mencatat 10 sumur berada di Kutai Kartanegara, 9 di Bontang, 8 di Balikpapan, dan 1 di Kutai Timur.
“Ketahanan air tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber. Ketika air permukaan mengalami tekanan, sumber air tanah bisa menjadi salah satu penyangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tutur Andri.
BWS juga telah menyurati pemerintah daerah, agar mengusulkan pembangunan sumur air tanah baru di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Kutai Barat dan PPU termasuk daerah yang mendapat perhatian untuk pengembangan sumber air alternatif.
“Jangan menunggu masyarakat kesulitan air baru kemudian infrastrukturnya dibangun. Titik yang rawan harus mulai dipetakan dan diusulkan sejak sekarang,” tegas Andri.
Untuk distribusi air, operasional juga melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Armada mobil tangki dipinjamkan Ditjen Cipta Karya, sedangkan BWS menangani BBM, personel operasional, dan penyediaan titik sumur.
“Mobil tangki sifatnya penanganan cepat. Yang ingin kita bangun adalah sistem yang membuat masyarakat memiliki akses sumber air yang lebih stabil,” pungkasnya. (MAYANG SARI/ARIE)
