KABUPATEN Berau menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana se-Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024. Rakorda ini diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) kabupaten/kota se-Kaltim.
Sekretaris daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said diminta mewakili Bupati Berau Sri Juniarsih Mas untuk membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Muhammad Said menyampaikan, kegiatan ini sebagai ajang meningkatkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pencapaian program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
“Khususnya pada pemanfaatan dokumen grand design pembangunan kependudukan, agar dapat diterapkan secara lebih maksimal di daerah,” kata Muhammad Said, Rabu (15/5/2024).
Dikatakannya, Pemkab Berau memiliki perhatian besar terhadap aspek kependudukan. Ia menyadari, kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu daerah.
“Salah satu upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah melalui program pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” tuturnya.
Saat ini, menurut Said, di Berau sendiri masih dihadapkan dengan realitas kependudukan. Seperti, rendahnya tingkat pendidikan, lajunya pertumbuhan penduduk, pengangguran, rendahnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup, hingga persoalan kenakalan remaja yang begitu kompleks.
“Persoalan-persoalan seperti ini yang harus disikapi dengan positif, yang mana era bonus demografi diprediksi akan memuncak pada 2030-2040 mendatang, sehingga dapat memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
“Kita juga memberikan dukungan terhadap program Sekolah Siaga Kependudukan sebagai bekal anak-anak kita hidup bermasyarakat,” sambungnya.
Pada kesempatan itu juga, Said menyampaikan, bahwa Pemkab Berau telah berhasil meraih panji keberhasilan pada bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana kategori kabupaten pada Januari lalu.
“Penghargaan ini tentunya menjadi tolak ukur bagi Pemkab Berau agar terus berbenah untuk melakukan kinerja terbaik,” katanya.
Dirinya berharap, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim dalam hal ini DKP3A Kaltim agar pelaksanaan kebijakan kependudukan dapat berjalan sebagaimana mestinya. (RIZAL)
