Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menyusul berkurangnya alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja daerah dan menyesuaikan program pembangunan agar tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, mengatakan Bankeu selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau.
Dana yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur tersebut rata-rata mencapai sekitar Rp300 miliar setiap tahun dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek fisik.
“Bankeu itu memang dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pembagiannya berdasarkan aturan yang jelas dan selama ini sangat membantu Kabupaten Berau. Rata-rata yang kami terima sekitar Rp300 miliar setiap tahun,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, alokasi Bankeu selama ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari peningkatan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan, hingga pembukaan akses jalan baru yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Muhammad Said menegaskan Pemkab Berau telah menyiapkan langkah penyesuaian apabila besaran Bankeu yang diterima pada tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami tentu akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika Bankeu berkurang, maka langkah yang dilakukan adalah efisiensi belanja sehingga program-program prioritas tetap bisa berjalan,” katanya.
Ia menjelaskan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan terus dilakukan. Namun, peningkatan PAD tidak dapat dilakukan secara instan karena target penerimaan daerah harus disusun secara realistis berdasarkan potensi yang dimiliki.
“Kewenangan untuk memaksimalkan PAD memang sudah jelas, tetapi targetnya harus realistis dan terukur. Tidak bisa tiba-tiba dinaikkan terlalu besar. Karena itu penyesuaian belanja menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan saat ini,” jelasnya.
Muhammad Said mengakui berkurangnya Bankeu akan berdampak pada ruang fiskal daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Saat ini, Pemkab Berau masih menunggu keputusan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait besaran Bankeu yang akan dialokasikan.
Meski sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan tidak ada penambahan Bankeu pada 2026, Pemkab Berau berharap bantuan tersebut tetap dapat diberikan.
“Kami masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi karena Bankeu merupakan bagian dari APBD provinsi. Harapan kami tentu bantuan itu tetap ada, meskipun jumlahnya tidak sebesar tahun lalu. Dengan begitu, pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat tetap dapat dilanjutkan,” pungkasnya.(ADV)
