Kondisi ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadi tantangan bagi berbagai sektor, baik dunia usaha maupun pemerintah. Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini dinilai sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Sektor ini dinilai lebih tangguh menghadapi berbagai tekanan ekonomi dibandingkan sektor usaha lainnya karena memiliki fleksibilitas tinggi dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.
Menurutnya, keberlangsungan UMKM harus menjadi perhatian bersama, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi yang saat ini dirasakan di berbagai daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Berau tengah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan para pelaku UMKM tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik.
“Bagaimanapun UMKM ini merupakan sebuah sektor usaha yang tahan banting di segala kondisi ekonomi,” ujar Gamalis, Kamis (25/6/2026).
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, Gamalis mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan organisasi perangkat daerah yang membidangi pengembangan ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengkaji berbagai alternatif stimulus yang dapat diberikan. Oleh karena itu, bentuk bantuan yang nantinya akan disalurkan masih dalam tahap pembahasan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.
“Tentu kita harus kembali berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait agar supaya dapat memberikan stimulan-stimulan kepada kawan-kawan ini. Stimulan ini dalam bentuk apa? Makanya kita akan bicarakan lagi bentuknya apa,” katanya.
Gamalis menambahkan, berbagai masukan dari stakeholder terus dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Sejumlah opsi yang sedang dikaji antara lain bantuan langsung kepada pelaku usaha, dukungan permodalan, hingga kemudahan akses pembiayaan yang dapat membantu meringankan beban usaha masyarakat.
Pemerintah daerah juga membuka peluang untuk memperluas akses pelaku UMKM terhadap program-program pembiayaan yang telah disediakan pemerintah pusat. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memperoleh modal kerja yang lebih mudah dan terjangkau.
“Apakah dalam bentuk bantuan, apakah dalam bentuk perputaran modal, apakah dalam bentuk kemudahan peminjaman dan sebagainya, untuk meringankan,” jelasnya.
Salah satu opsi yang turut menjadi perhatian adalah optimalisasi pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut dinilai mampu membantu pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan kredit komersial.
Menurut Gamalis, suku bunga kredit komersial saat ini berada pada kisaran 12 persen. Sementara melalui skema KUR yang mendapatkan subsidi pemerintah, pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman dengan bunga sekitar 6 persen sehingga lebih ringan untuk mengembangkan usaha.
“Kan bunga itu sudah flat 12 persen. Kalau kita ke pemerintah melalui KUR, maka dapatlah yang 6 persen. Tapi itu subsidi,” ujarnya.
Pemkab Berau berharap proses koordinasi dan pembahasan yang sedang dilakukan dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya stimulus dan dukungan yang sesuai kebutuhan, sektor UMKM diharapkan mampu terus tumbuh, menjaga perputaran ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keberadaan UMKM akan terus menjadi salah satu fokus utama pembangunan ekonomi Pemerintah Kabupaten Berau pada masa mendatang,” pungkasnya.
