Zainal akan Tagih Janji Kemenkeu

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang akan menemui Menkeu Suahasil Nazara.///ANTARA FOTO

Janji Menteri Keuangan (Menkeu) periode 2025-2026, Purbaya Yudhi Sadewa yang akan mengucurkan anggaran Rp150 miliar, untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, belum terealisasi seluruhnya.

Untuk itulah Gubernur Kalimatan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang berencana menemui pengganti Purbaya, Suahasil Nazara, untuk menanyakan kelanjutan pengalokasian dana pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp150 miliar.

“Nanti akan kita sampaikan kepada pengganti beliau (Purbaya) bahwa yang lalu itu baru dikucurkan Rp50 miliar. Berarti kan masih tersisa Rp100 miliar,” ujar Zainal A. Paliwang, dikutip dari Antara, Minggu (27/9/2026).

“Saya akan menanyakan lagi itu. Mudah-mudahan uang yang Rp100 miliar itu dapat dikucurkan ke Kaltara untuk menyelesaikan jembatan-jembatan yang betul-betul sangat tidak laik untuk dilalui,” tambahnya.

Zainal menyebut, anggaran Rp150 miliar itu untuk pembangunan jembatan yang menjadi skala prioritas, agar wilayah di perbatasan bisa terhubung dengan baik.

“Yang menjadi prioritas utama saya ya Jembatan Binuang tentunya, supaya terkoneksi antara Malinau dan Krayan. Sehingga kita tidak lagi tergantung dengan negara tetangga, dan tidak ada lagi di sana Garuda di dadaku, Malaysia di perutku,” katanya.

Tak hanya jembatan, wilayah perbatasan pun hingga saat ini masih membutuhkan pembangunan jalan, agar akses ke wilayah perbatasan dapat ditempuh melalui jalur darat.

Secara terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, menambahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan terus mendorong janji batuan dana pembangunan untuk wilayah perbatasan itu terealisasi.

“Tetap kita dorong. Karena yang Rp50 miliar sudah terealisasi dan rasanya yang sisanya ini juga sudah mulai jalan,” katanya.

Denny mengaku optimis anggaran tersebut dikucurkan untuk Provinsi Kaltara, walaupun tidak masuk secara langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.

“Tapi dengan catatan ya, bukan kita yang kelola melalui APBD, tetapi melalui Kementerian PU. Jadi kita penerima manfaatnya saja,” ujarnya. (fen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *