Menteri PU Janji Rampung 2028

Menteri PU Dody Hanggodo berkunjung ke Malinau, pekan lalu.///IST

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pembangunan jalan perbatasan di wilayah Kalimantan sepanjang 2.300 meter, rampung pada akhir 2028.

Tahap awal akan kerjakan sepanjang 300 kilometer, yang direncanakan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. Sementara, sisa sekitar 2.000 kilometer akan ditindaklanjuti melalui upaya pencarian sumber pendanaan tambahan.

“Sudah menjadi arahan Bapak Presiden. Semua pemangku kepentingan harus saling mendukung, agar proses pembangunan bisa dipercepat,” kata Dody di sela-sela kunjungannya ke Malinau, pekan lalu, dikutip dari laman Pemkab Malinau, Senin (26/10/2026).

Dalam kunjungannya meninjau pembangunan jalan nasional di wilayah Malinau, Dody juga melihat kondisi jalan masih perlu diperlebar, untuk memenuhi standar dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

“Jalan nasional ini masih kurang lebar. Saya minta agar distandarkan menjadi tujuh meter. Untuk drainase, lebarnya menyesuaikan kondisi lahan, bisa dua meter atau satu meter jika lahannya terbatas,” ujarnya.

Selain pembangunan dan pelebaran jalan, ia juga menyampaikan komitmen untuk menangani sejumlah titik tebing sungai yang membutuhkan penanganan. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta ketersediaan anggaran.

Sementara itu, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, menyambut baik keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Malinau.

“Kami berharap pembangunan jalan benar-benar bisa direalisasikan sesuai target. Infrastruktur yang layak sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian, dan mendorong pemerataan pembangunan,” ungkap Wempi.

Wempi juga menyampaikan kepada Menteri PU, terkait konektivitas dari wilayah Kalimantan Timur menuju Apau Kayan, yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat.

“Kami berharap pembangunan ini jangan sampai terhambat. Jika ada persoalan administratif, mari kita selesaikan bersama. Pelaksanaannya juga harus diawasi, agar berjalan sesuai perencanaan dan harapan masyarakat,” katanya.

Percepatan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan diharapkan mampu mengurangi keterisolasian wilayah pedalaman, memperkuat konektivitas antardaerah, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. (fen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *