Pemerintah Kabupaten Berau mendorong pengembangan sektor pariwisata dilakukan secara lebih serius, terpadu, dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat sumber pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan kondisi fiskal saat ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif menggali potensi yang dimiliki, termasuk dari sektor pariwisata.
Menurutnya, Berau selama ini memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi sebagian potensinya belum dikelola secara maksimal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif. “Kita harus lebih serius, fokus, dengan perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan,” kata Sri Juniarsih Mas.
Ia menilai kebijakan efisiensi, justru dapat mendorong daerah untuk tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan pemerintah kampung, kata dia, harus mulai memperkuat sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari potensi lokal.
Dalam konteks pariwisata, Sri Juniarsih menegaskan, pengembangannya tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Bukan hanya menjadi tugas pariwisata saja, tetapi menjadi tugas seluruh OPD sesuai dengan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Sri Juniarsih menyebut, Berau memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang tersebar di 13 kecamatan. Mulai dari wisata bahari, pulau-pulau, kawasan karst, hingga potensi wisata budaya yang dimiliki berbagai kampung.
Kawasan Kepulauan Derawan menjadi salah satu kekuatan utama pariwisata Berau. Pulau Maratua, Kakaban, Derawan, hingga Labuan Cermin di Bidukbiduk disebut memiliki daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara.
Namun, pengembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan daya tarik destinasi. Sri Juniarsih menekankan pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengalaman wisatawan.
Ia secara khusus menyoroti persoalan sampah di kawasan wisata. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan harus dibangun bersama, mulai dari pemerintah hingga masyarakat dan pengelola destinasi.
“Kebersihan, keindahan dan kenyamanan itu tidak lepas dari pariwisata. Kita bukan hanya memahami poin-poinnya, tetapi juga harus merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Selain wisata bahari, Berau juga memiliki potensi besar pada sektor ekonomi kreatif dan komoditas lokal. Salah satunya kakao yang dikembangkan di sejumlah kampung dan telah mendapat pengakuan atas kualitasnya.
“Saya berharap seluruh potensi tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan sektor swasta,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Yudha Budi Santosa, mengatakan perkembangan sektor pariwisata yang semakin dinamis membutuhkan penyesuaian kebijakan dan regulasi.
Salah satunya melalui revisi dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Revisi tersebut dinilai penting untuk mengakomodasi berbagai perubahan arah pembangunan pariwisata sekaligus menyesuaikannya dengan kebijakan pariwisata nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.
“Revisi ini menjadi sangat krusial karena harus mengakomodasi berbagai perubahan dan mengintegrasikan arah pembangunan pariwisata daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional,” jelas Yudha.
Ia mengatakan, Berau juga tengah memperkuat posisinya dalam pengembangan kawasan pariwisata, termasuk keterkaitannya dengan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat yang saat ini terus didorong menuju status geopark nasional.
Menurut Yudha, penyusunan dan pembaruan arah kebijakan pariwisata membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, rapat yang digelar pada 12 Agustus 2026 tersebut menjadi forum untuk memperoleh masukan sekaligus menyamakan persepsi terkait substansi pembangunan kepariwisataan daerah.
“Tujuannya sebagai ruang strategis untuk memaparkan tahapan awal yang mengusung tema Sustainable Water-Based Tourism, sekaligus menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan pariwisata nasional dan Provinsi Kalimantan Timur,” katanya.
Yudha menambahkan, pengembangan pariwisata juga harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, masyarakat, akademisi, media, serta seluruh ekosistem pariwisata.
Berdasarkan data Disbudpar Berau, pemerintah daerah telah menetapkan keputusan mengenai daya tarik wisata di Kabupaten Berau. Saat ini terdapat 65 daya tarik wisata, terdiri atas 35 daya tarik wisata alam, 12 daya tarik wisata budaya, dan 18 daya tarik wisata buatan yang tersebar di 13 kecamatan.
Selain itu, terdapat 26 desa/kampung wisata, dengan 15 di antaranya telah dikembangkan sebagai destinasi yang mengedepankan potensi budaya, pendidikan, konservasi, serta peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
“Penguatan regulasi dan kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Berau,” pungkasnya.(ADV/TRI/ARIE)
