Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terancam krisis pangan, jika jalur transportasi maupun antisipasi lainnya tidak dilakukan. Satu-satunya jalur sungai, kondisinya surut lebih awal, yang menyulitkan distribusi kebutuhan pokok maupun pangan.
—————————–
Surutnya air sungai mulai berdampak terhadap masyarakat di Desa Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Kondisi tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan bahan pangan karena distribusi menuju wilayah paling hulu Mahakam ikut terganggu.
Pemerintah Provinsi Kaltim pun bersiap mengirimkan bantuan untuk masyarakat Mahulu, sebagai langkah cepat menghadapi kondisi tersebut. Tak hanya itu, Pemprov Kaltim juga menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan akses yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah pedalaman Mahulu.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai kondisi Long Apari, terutama terkait surutnya air yang berdampak pada ketersediaan bahan pangan.
“Terkait Mahulu, kami sudah mendengarkan di Mahakam Ulu, terutama di Desa Long Apari yang saat ini airnya surut. Mereka sudah kesulitan bahan pangan dan Pemprov Kalimantan Timur sudah menyiapkan bantuan untuk berangkat ke Mahakam Ulu,” ujar Seno Aji, Rabu, (12/8/2026).
Menurutnya, bantuan tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi geografis Long Apari yang berada jauh di wilayah hulu, membuat distribusi kebutuhan pokok sangat bergantung pada kelancaran jalur transportasi.
Surutnya air sungai menjadi persoalan, ketika jalur tersebut tidak dapat digunakan secara optimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam mobilitas masyarakat, tetapi juga menyangkut masuknya bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari ke wilayah tersebut.
Kondisi tersebut, menjadi alasan Pemprov Kaltim perlu menyiapkan akses alternatif yang permanen. Pemerintah akan mendorong pembukaan jalur darat dari Long Pahangai menuju Long Apari.
Untuk mendukung pekerjaan tersebut, Pemprov Kaltim berencana mengirim alat berat dengan menggandeng pemerintah kabupaten. Kerja sama tersebut diperlukan agar pembukaan akses dapat dilakukan sesuai kondisi lapangan.“Ini sangat penting karena masa depan mereka tergantung dari jalan ini,” ujarnya.
Menurut Seno, keberadaan jalan tersebut bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur. Akses darat dibutuhkan untuk membuka keterisolasian Long Apari sekaligus memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Dengan akses yang lebih baik, masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada jalur sungai. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi gangguan transportasi.
Pemprov Kaltim akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Mahulu, menyiapkan langkah pembukaan jalur tersebut. “Insya Allah kita akan segera buka,” kata Seno.
Namun, pembukaan jalur tersebut tidak berhenti pada pengerjaan awal. Pemprov Kaltim juga menyiapkan pekerjaan lanjutan pada 2027. Seno mengatakan, pelaksanaannya akan bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Kemudian tahun depan kalau memang anggarannya sudah ada, kita akan segera lakukan siftu supaya jalan bisa digunakan,” ujarnya.
Bagi masyarakat di wilayah pedalaman Mahulu, keberadaan akses transportasi berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Jalan yang dapat digunakan akan memudahkan arus bahan pangan, barang kebutuhan sehari-hari, mobilitas warga serta pelayanan pemerintah.
BPBD SIAPKAN LUMBUNG PANGAN
Sungai Mahakam mulai surut di wilayah hulu Mahakam Ulu (Mahulu). Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mempercepat langkah antisipasi agar persoalan distribusi kebutuhan pokok, seperti yang terjadi tahun 2025 lalu tidak kembali terulang.
Koordinator Pusdalops BPBD Kaltim Cahyo Kristanto mengatakan, kondisi di Mahulu tahun ini mulai muncul lebih awal dibandingkan 2025. Karena itu, BPBD Kaltim bersama Pemprov Kaltim mulai menyiapkan sejumlah langkah mitigasi.
Rapat terbatas telah dilakukan Pemprov Kaltim, membahas langkah yang perlu disiapkan menghadapi dampak surutnya Sungai Mahakam di wilayah hulu.
Salah satu skenario yang disiapkan, adalah mengeluarkan stok pangan dari provinsi, apabila persediaan bahan makanan di Mahulu mulai mengalami kekurangan. “Jika mungkin bahan makanannya itu kurang, ya kita akan mengeluarkan stok dari provinsi untuk kita drop lagi ke sana,” jelas Cahyo.
Namun, berapa banyak stok pangan yang nantinya akan dikirimkan dari provinsi belum dibeberkan. Cahyo baru menjelaskan, skema distribusi tersebut sebagai langkah antisipasi apabila persediaan pangan di Mahulu mulai menipis.
Selain menyiapkan kemungkinan pasokan dari provinsi, BPBD Kaltim juga mendorong pembentukan lumbung pangan di wilayah hulu Mahulu.
Cahyo mengatakan, pihaknya telah mengingatkan BPBD Mahulu agar menyiapkan gudang di Long Pahangai dan Long Apari. Tempat tersebut nantinya dapat digunakan untuk menyimpan bahan kebutuhan pokok sebelum kondisi distribusi semakin terganggu.
Konsep lumbung pangan tersebut, tidak harus menunggu pembangunan gudang baru. Jika anggaran menjadi kendala, kata Cahyo, rumah warga atau bangunan desa dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan sementara.
Lumbung pangan nantinya diproyeksikan tidak hanya menyimpan beras. Kebutuhan pokok lain seperti minyak dan gas juga disiapkan untuk mengantisipasi gangguan pasokan.
Langkah tersebut, menjadi penting karena surutnya Sungai Mahakam berpotensi menghambat jalur distribusi menuju wilayah hulu. Jika akses transportasi sungai semakin sulit karena menyurut, pasokan kebutuhan masyarakat juga dapat ikut terganggu.
Cahyo mengakui, kondisi mulai surutnya Sungai Mahakam pada 2026 ini muncul lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, BPBD Kaltim telah mengingatkan BPBD Mahulu agar persiapan dilakukan sejak dini.
“Sudah kami ingatkan juga begitu ada, menyikapi apa yang akan terjadi lagi seperti tahun 2025 dan memang ini lebih duluan menyurutnya. Antisipasi itu harus secepatnya dilakukan,” ujarnya.
Dengan ini, langkah yang dilakukan BPBD Kaltim masih berada pada tahap mitigasi dan persiapan. Pemprov Kaltim pun segera menyiapkan jalur pasokan lebih awal, agar ketika distribusi melalui Sungai Mahakam terganggu, kebutuhan masyarakat tidak langsung mengalami kekosongan.
Yang pasti, langkah tersebut perlu dilakukan bersama pemerintah daerah Mahulu. “Kami BPBD Kaltim juga meminta kondisi di lapangan terus dipantau agar setiap potensi gangguan distribusi dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.(MAYANG SARI/ARIE)
