Kebijakan pemerintah pusat yang tak lagi mengizinkan daerah merekrut tenaga honorer, membuat Pemerintah Kabupaten Malinau harus mencari solusi mengatasi kekurangan guru di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Selain melakukan redistribusi guru untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah, termasuk memenuhi kekurangan guru dengan kompetensi tertentu seperti matematika dan bahasa Inggris, Pemerintah Kabupaten Malinau mengajak pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk membantu mengajar.
Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, M. Fiteriyadi, pihaknya melibatkan pendeta, gembala, polisi maupun TNI yang memiliki kemampuan tertentu dan bersedia mengabdikan ilmunya kepada peserta didik.
“Pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak selalu harus bergantung pada tenaga guru,” kata Fiteriyadi, dikutip dari laman Pemkab Malinau, Senin (12/10/2026).
“Tidak harus berbasis pendidikan sebagai guru. Kalau memang memiliki kemampuan dan ingin mengabdikan ilmunya, tentu kita bisa manfaatkan untuk membantu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga,” tambahnya.
Selain mengatasi persoalan kekurangan tenaga pendidik, pihaknya sedang membahas opsi pemberian bantuan biaya sewa rumah bagi guru yang bertugas di perbatasan atau pedalaman, yang belum memiliki rumah dinas.
“Rumah warga yang tidak ditempati juga bisa kita manfaatkan untuk tempat tinggal guru,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas juga tidak boleh menjadi penghambat proses belajar mengajar. Jika sekolah mengalami kekurangan ruang kelas, fasilitas yang tersedia di tengah masyarakat seperti balai adat, dapat dimanfaatkan sementara waktu sambil menunggu pembangunan ruang kelas permanen.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Malinau berharap pelayanan pendidikan tetap berjalan, meskipun sekolah berada di wilayah yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana. (fen)
