Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat prioritas dalam peningkatan elektrifikasi oleh pemerintah pusat. Bahkan, ditargetkan dalam tiga tahun seluruh desa di provinsi ke-34 ini sudah berlistrik.
Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, usai dirinya menerima audiensi jajaran pimpinan PLN Kalimantan.
“Pembiayaan program berasal dari APBN dan pelaksanaannya dikelola langsung oleh PLN,” kata Zainal, dikutip dari laman Diskominfo Kaltara, Kamis (3/9/2026).
Lanjutnya, Pemprov Kaltara akan mengawal pelaksanaan program tersebut melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi dengan PLN, agar pelaksanaannya di lapangan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain mempercepat pembangunan jaringan listrik desa, Zainal juga mendorong PLN mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan sambungan listrik baru.
Pemprov Kaltara, kata Zainal, siap mendukung melalui penyediaan data masyarakat yang membutuhkan bantuan, agar program dapat diberikan secara tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, GM PLN UID Kaltimra, Muchamad Chaliq Fadli, mengatakan PLN siap menjalankan program listrik desa di Kaltara dan mengapresiasi dukungan pemerintah daerah.
Selain listrik desa, ujarnya, PLN juga memprioritaskan penguatan kelistrikan di wilayah perbatasan seperti Krayan melalui revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Paramayu yang memanfaatkan energi terbarukan.
“Ini menjadi salah satu pekerjaan yang kami prioritaskan tahun (2026) ini,” kata Chaliq.
Terkait usulan Gubernur untuk bantuan pemasangan baru, Chaliq mengaku PLN telah menyiapkan sejumlah skema, termasuk melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Data penerima nantinya akan dikoordinasikan bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara agar bantuan tepat sasaran. (fen)
