Warga Kalimantan Utara (Kaltara) yang belum menikmati listrik dari PLN masih cukup banyak, terutama yang bermukim di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, baru sekitar 61 persen warga yang menikmati aliran listrik.
Data tersebut, menurut Kepala Dinas ESDM Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi, kontra dengan data milik PLN.
“PLN kadang menyampaikan listrik sudah 99 persen, sementara faktanya di masyarakat belum. Saya pernah protes, karena yang kami temukan baru sekitar 61 persen,” ujar Ferdy, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, perbedaan data terjadi karena desa yang baru dialiri listrik sebagian kecil rumah tangga, namun tetap dikategorikan sebagai desa berlistrik.
“Misalnya, satu desa ada 100 kepala keluarga, baru tiga rumah yang mendapat listrik sudah dianggap desa berlistrik. Menurut saya tidak bisa begitu, minimal harus lebih dari separuh warga yang sudah menikmati listrik,” terangnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat gambaran pelayanan listrik di daerah menjadi tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Ia mengatakan, luas wilayah Kalimantan Utara dengan permukiman yang tersebar menjadi tantangan dalam memperluas jaringan listrik menggunakan sistem PLN.
“Kalau satu kampung hanya dihuni sekitar 50 orang, tentu biaya membangun jaringan listrik sangat besar. Secara hitungan investasi itu tidak efisien,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi untuk menjangkau daerah yang sulit dilayani jaringan listrik konvensional.
Ia menyebut, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dinilai cocok dikembangkan di wilayah dengan intensitas panas Matahari yang tinggi, sedangkan daerah yang memiliki aliran sungai dan air terjun berpotensi memanfaatkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
“Setiap daerah punya potensi yang berbeda. Yang panas cocok menggunakan PLTS, sementara daerah yang banyak sungai dan air terjun bisa memanfaatkan mikrohidro. Potensi-potensi itu yang harus dihitung, agar masyarakat di pedalaman juga bisa menikmati listrik,” pungkasnya. (Muhammad Efendi)
