TANJUNG SELOR, NOSAKALTARA – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong penguatan pengawasan dan koordinasi antarpemangku kepentingan, guna menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, serta mendukung keberlanjutan industri sawit di Bumi Benuanta.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, usai mengikuti rapat penetapan harga TBS kelapa sawit yang melibatkan pemerintah daerah, asosiasi, perusahaan perkebunan, koperasi, serta perwakilan pekebun sawit, belum lama ini.
Menurutnya, penetapan harga TBS merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kepada pekebun, agar memperoleh harga yang adil dan transparan. Karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat terus menjaga sinergi, guna menciptakan iklim usaha perkebunan yang sehat dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, berbagai perkembangan industri sawit turut menjadi perhatian, termasuk dinamika harga crude palm oil (CPO) dan kernel di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, kebijakan tata kelola ekspor kelapa sawit satu pintu yang saat ini memasuki masa transisi juga menjadi salah satu pembahasan penting.
Muhammad Nasir mengatakan, pemerintah daerah, perusahaan, asosiasi, dan para pekebun perlu terus memperkuat koordinasi, agar stabilitas harga TBS tetap terjaga dan keberlanjutan industri sawit di Kalimantan Utara dapat terus berjalan dengan baik.
“Kami berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat koordinasi dan pengawasan sehingga stabilitas harga TBS tetap terjaga dan para pekebun memperoleh perlindungan yang maksimal,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltara juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan pembelian TBS oleh pabrik kelapa sawit (PKS) perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting agar harga yang diterima petani tetap sesuai ketentuan dan memberikan kepastian bagi para pekebun.
Penguatan kemitraan antara perusahaan dan pekebun swadaya juga menjadi perhatian bersama. Dengan adanya hubungan kemitraan yang baik, posisi tawar petani diharapkan semakin meningkat sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.
Nasir menegaskan, DPRD Kaltara pada prinsipnya mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan tata kelola industri sawit nasional. Namun, implementasi kebijakan tersebut diharapkan tidak menghambat aktivitas usaha dan tetap memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha maupun pekebun.
DPRD Kaltara, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung berbagai langkah yang berpihak pada kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri sawit. Dengan kolaborasi yang baik antarpihak, sektor perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah. (ADV/MUHAMMAD EFENDI)
