Anggaran tim ahli Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), yang dinilai terlalu besar masih terus menjadi perbincangan. Evaluasi terhadap kinerja hingga anggaran tim tersebut akan dibahas DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, untuk tahun berikutnya.
—————————————
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai keberadaan tim ahli gubernur merupakan hal yang wajar dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Namun, ia mengingatkan, agar pembentukan tim tersebut tetap memperhatikan efektivitas kerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
Menurut Ananda, seorang kepala daerah memang membutuhkan dukungan para pakar untuk memberikan masukan terkait berbagai kebijakan pembangunan di daerah. Pembangunan di Kalimantan Timur mencakup banyak sektor strategis yang membutuhkan kajian mendalam.
“Kalau saya sih begini. Pak gubernur tentu butuh yang namanya pakar atau ahli yang bisa memberikan masukan kepada beliau terkait substansi pembangunan di Kalimantan Timur,” kata Ananda saat ditemui, Senin (16/3/2026).
Masukan dari para ahli dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari aspek hukum, perumusan kebijakan publik, hingga strategi pembangunan sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan dukungan tersebut, kepala daerah dapat lebih fokus dalam mengambil keputusan strategis bagi pembangunan daerah.
“Baik itu dari sisi hukum, kebijakan, sampai bagaimana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Itu supaya gubernur dan wakil gubernur bisa lebih fokus membangun daerah,” ujarnya.
Meski begitu, politisi tersebut mengingatkan agar pembentukan tim ahli tetap mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran. Ia menilai pembahasan mengenai keberadaan tim ahli tidak hanya berhenti pada jumlah personel, tetapi juga manfaat dan efektivitas kinerjanya.
“Jadi saya pikir tidak masalah ada tim ahli. Yang harus kita tekankan di sini bukan soal ada atau tidaknya, tapi efektivitas dan efisiensi anggarannya,” sebutnya.
Ananda juga menilai, pemerintah daerah tetap perlu membuka ruang bagi berbagai masukan dari pihak luar, termasuk para pakar atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya. Namun di sisi lain, ia memahami adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk tim ahli gubernur.
“Teman-teman juga kan menyampaikan, apakah ini terlalu besar atau tidak. Apakah bisa diefektifkan, bagaimana dengan anggarannya. Itu yang harus dicermati,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai penilaian DPRD apakah jumlah tim ahli saat ini tergolong terlalu banyak atau tidak, Ananda mengatakan hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyebut evaluasi terhadap kebijakan tersebut berpotensi dilakukan melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPRD.
Apalagi, setiap program yang menggunakan anggaran daerah akan kembali dibahas bersama legislatif, khususnya melalui Badan Anggaran DPRD.”Ya nanti akan kita bahas bersama Badan Anggaran,” kata dia.
Lanjutnya, pembahasan tersebut kemungkinan dilakukan kembali saat DPRD dan pemerintah daerah menyusun rencana anggaran tahun berikutnya. Dalam proses itu, berbagai aspek akan ditelaah, termasuk efektivitas kerja tim ahli dan besaran anggaran yang dialokasikan.
“Kalau tahun depan ada pembahasan anggaran lagi untuk tim ahli, tentu akan ada evaluasi juga dari Banggar DPRD,” imbuhnya.
Sebelumnya, isu mengenai besaran anggaran tim ahli gubernur menjadi sorotan setelah muncul informasi alokasi dana yang disiapkan mencapai sekitar total Rp10 miliar. Angka tersebut memicu perdebatan di ruang publik terkait urgensi serta efisiensi penggunaannya.
Menanggapi hal tersebut, Ananda menegaskan prinsip utama yang harus dijaga adalah memastikan anggaran daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, prioritas pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat tidak boleh terganggu oleh pembiayaan program lain yang kurang mendesak.
“Saya yang terpenting adalah jangan sampai prioritas pembangunan untuk rakyat Kalimantan Timur itu jadi berkurang karena ada hal-hal lain yang juga perlu dibiayai,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawasi penggunaan anggaran daerah agar tetap sejalan dengan kepentingan publik. Dengan begitu, setiap kebijakan yang dibiayai APBD, termasuk pembentukan tim ahli gubernur, dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat Kalimantan Timur. (MAYANG SARI/ARIE)
