Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Senin (20/10/2025).
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, mengatakan prioritas anggaran akan difokuskan pada pembangunan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Seperti mendukung sektor pertanian dan infrastruktur penunjang.
“Untuk program yang memerlukan anggaran besar dan waktu lama, akan dipertimbangkan kembali. Karena keterbatasan waktu dan kondisi geografis Kaltara yang cukup menantang,” kata Ingkong ditemui media usai rapat paripurna kesepakatan bersama KUA-PPAS 2026 di gedung DPRD Kaltara.
Ingkong juga mengatakan, sebagai provinsi baru, pembangunan di Kaltara butuh kolaborasi. Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, namun diperlukan peran pemerintah pusat maupun pihak swasta.
“Sebagai provinsi muda dengan wilayah yang luas dan geografis yang sulit dijangkau, kita harus sering mengomunikasikan kondisi dan kebutuhan kita kepada kementerian. Saya yakin, jika kita terus menyampaikan program yang jelas, mereka akan membuka jalan untuk membantu,” kata Ingkong.
Terkait target pendapatan asli daerah (PAD), diakuinya saat ini baru mencapai sekitar 65 persen. Menurutnya, target PAD harus ditingkatkan dengan berbagai strategi. Termasuk optimalisasi program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Muhammad Efendi)
