PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) mengusulkan bantuan pembangunan dan peningkatan kualitas 4.000 unit rumah kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Program yang diproyeksikan menyerap anggaran hingga Rp202 miliar tersebut direncanakan terealisasi pada tahun 2027.
Kepala Disperkim Berau, Mulyadi, mengungkapkan bahwa usulan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Pemkab Berau dan Kementerian PKP di Jakarta. Awalnya, daerah hanya diminta mengajukan proposal untuk 1.000 unit rumah, namun pihak kementerian meminta kuota tersebut ditingkatkan.
“Awalnya kami diminta mengajukan proposal bantuan 1.000 rumah, tetapi dari kementerian meminta usulan ditambah hingga 4.000 unit,” ujar Mulyadi, Senin (19/10/2026).
Mengingat besarnya kuota usulan tersebut, Disperkim Berau turut mengusulkan agar skema bantuan tidak hanya berfokus pada fisik bangunan rumah, melainkan juga mencakup Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) seperti saluran drainase dan akses jalan permukiman.
“Kalau sebanyak itu nanti kami bisa kewalahan. Akhirnya kami ajukan agar sebagian anggaran disalurkan untuk mendukung PSU, seperti pembangunan jalur drainase dan fasilitas pendukung lainnya, supaya hunian benar-benar layak ditempati,” jelasnya.
Saat ini, proposal usulan telah resmi diserahkan ke Kementerian PKP. Pemkab Berau kini tengah menunggu keputusan resmi terkait besaran alokasi anggaran maupun jumlah unit yang akan disetujui pemerintah pusat.
Pengajuan proposal bernilai ratusan miliar ini tidak lepas dari langkah proaktif Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang sebelumnya melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, di Jakarta.
Dalam pertemuan yang didampingi jajaran Disperkim Berau tersebut, Sri Juniarsih memaparkan kondisi geografis Berau yang luas serta besarnya kebutuhan hunian layak yang belum sepenuhnya mampu tercover oleh APBD Kabupaten Berau.
“Dalam pertemuan bersama Pak Wamen PKP Fahri Hamzah, kami terus mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat,” kata Sri Juniarsih. (SETIAWAN)
