Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali akan melakukan pemeriksaan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bersikap kooperatif dan responsif mendukung pemeriksaan kinerja tersebut.
Hal itu menjadi penekanan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltara Denny Harianto, saat entry meeting bersama jajaran OPD di lingkup Pemprov Kaltara.
“Saya minta semua perangkat daerah mendukung proses pemeriksaan. Jika ada permintaan data atau dokumen, segera dipenuhi,” kata Denny, dikutip dari laman Pemprov Kaltara, Kamis (22/10/2026).
Ia juga meminta pimpinan perangkat daerah, bendahara, dan pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk aktif berkoordinasi selama pemeriksaan berlangsung.
Apabila menemui kendala, ujarnya, dapat berkonsultasi dengan pimpinan masing-masing, Inspektorat, maupun berkoordinasi langsung dengan dirinya dan BPK.
Menurut Denny, pemeriksaan kinerja tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administrasi, tetapi juga untuk memastikan kebijakan, program, anggaran, dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap program dan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus jelas manfaatnya dan dapat diukur. Anggaran yang digunakan harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat pelayanan publik.
“Pemprov Kaltara berkomitmen terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, agar penggunaan APBD semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Denny. (fen)
