Pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), menurut Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Karena seperti diketahui, Kaltara memiliki garis perbatasan darat dengan wilayah Malaysia yang membentang dari Sarawak hingga Sabah sepanjang 1.038 kilometer.
Dengan adanya penyusunan kajian strategis TNI Angkatan Darat (AD) mengenai pembangunan wilayah perbatasan, guna memperkuat pertahanan negara, sangat didukung Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Kami siap mendukung sebagai arah kebijakan, pengembangan ekonomi lokal, dan konektivitas perbatasan,” ujar Denny ketika menerima audiensi Kelompok Kerja (Pokja) Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (Kumham) dan Keamanan Nasional (Kamnas), dikutip dari laman Pemprov Kaltara, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pokja Staf Ahli Kasad dipimpin Mayjen TNI Ari Estefanus, sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data dan penyusunan kajian strategis triwulan IV.
Denny pun mengajak perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pengumpulan data dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan.
Ia menegaskan, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga pertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan pertahanan negara perlu berjalan selaras, agar fasilitas yang dibangun di kawasan perbatasan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan pertahanan.
“Pembangunan wilayah perbatasan akan berdampak pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pertahanan negara,” tegasnya.
Salah satu tujuan kajian tersebut adalah merumuskan strategi TNI AD, agar sarana dan prasarana yang telah dibangun di wilayah perbatasan Kalimantan dapat dimanfaatkan secara bersama, baik untuk mendukung pertahanan negara maupun kebutuhan masyarakat. (fen)
