Antisipasi terhadap karhutla di IKN, terus dilakukan pemerintah. Bahkan, ada 3 perusahaan yang ditindak karena menyebabkan karhutla di Kaltim, yang tersebar di 3 kabupaten/kota.
————————
Kementerian Kehutanan (Kemenhut), memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur, terutama kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Seluruh kekuatan dikerahkan untuk memastikan kobaran api tidak mendekati zona inti pemerintahan IKN.
Operasi penanganan melibatkan BNPB, TNI, Polri, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara, sementara operasi modifikasi cuaca disiapkan bersama BNPB dan BMKG.
“Seperti yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita semua mulai TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, OIKN, dan masyarakat bahu-membahu agar api jangan sampai masuk ke zona inti IKN,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di kawasan IKN, Senin (14/9/2026) lalu.
Raja Juli mengatakan, water bombing terus dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani melalui jalur darat. Pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan kondisi kebakaran yang terjadi di tengah cuaca kering.
Penanganan karhutla diarahkan pada dua sisi, yakni pemadaman api dan pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Kementerian Kehutanan juga memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang izin yang wilayahnya terdampak kebakaran.
Kementerian Kehutanan, mencatat tiga perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kaltim, yang menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan karhutla. Satu perusahaan telah mendapat teguran tertulis dan paksaan pemulihan, sementara dua perusahaan lainnya dalam proses pembekuan.
Perusahaan pertama adalah PT Puji Sempurna Raharja di Kabupaten Berau. Perusahaan tersebut memegang PBPH Hutan Alam seluas 14.605 hektare dengan area terbakar mencapai 82,26 hektare.
Berikutnya PT Diva Perdana Pesona di Kabupaten Kutai Timur yang memegang PBPH Hutan Tanaman seluas 29.429 hektare. Area terbakar pada wilayah tersebut tercatat mencapai 48,57 hektare.
Perusahaan ketiga adalah PT Inhutani I Tanah Grogot di Kabupaten Paser. Perusahaan tersebut memegang PBPH Hutan Tanaman seluas 15.336 hektare dengan area terbakar sekitar 531 hektare.
“Penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah kepada rakyat biasa, tetapi juga kepada korporasi yang memang wajib bertanggung jawab terhadap terjadinya karhutla di Kalimantan Timur,” tegas Raja Juli.
Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), TNI, Polri, OIKN, masyarakat peduli api, dan berbagai pihak terus melakukan pemadaman. Patroli juga diperkuat untuk mendeteksi sekaligus mencegah munculnya titik api baru.
Di tingkat daerah, Pemprov Kaltim menerapkan strategi sinergi tiga lini untuk mempercepat penanganan karhutla. Strategi tersebut memadukan kekuatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menghadapi kebakaran di berbagai wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan mengatakan sinergi tersebut diarahkan agar respons terhadap kebakaran dapat dilakukan lebih cepat. Fokus utama berada pada perlindungan permukiman warga, kawasan perkebunan, serta aset vital ketenagalistrikan.
“Langkah penguatan sinergi tiga lini ini memadukan kekuatan pemerintah pusat, pemda, dan sektor swasta agar penanganan di lapangan berjalan lebih cepat,” kata Buyung di Samarinda, Rabu (16/9/2026).
Pemprov Kaltim juga mengintegrasikan pemantauan titik panas menggunakan teknologi satelit SiPongi dan LAPAN. Data tersebut digunakan untuk mendeteksi potensi kebakaran dan mempercepat penyampaian informasi kepada tim yang berada di lapangan.
“Melalui sinkronisasi data satelit ini, setiap pergerakan titik panas dapat langsung kami teruskan ke tim darat agar tindakan pemadaman dini segera dilakukan,” ujar Buyung.
Selain memperkuat tim darat, penanganan karhutla didukung helikopter water bombing bantuan pemerintah pusat. Posko siaga darurat dan tempat pengisian air juga disiapkan untuk mendukung pergerakan armada pemadam di wilayah yang rawan terbakar.
Buyung meminta perusahaan pemegang izin kawasan ikut memastikan kesiapan sarana pemadaman. Akses sumber air dan regu pemadam internal perusahaan diharapkan dapat digunakan ketika kebakaran terjadi di sekitar wilayah operasional mereka.
“Sektor swasta dan perusahaan pemegang izin kawasan kami minta membuka akses sumber air serta menyiagakan regu pemadam internal mereka,” tutur dia.
Buyung mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi ketika melihat asap atau indikasi kebakaran. Respons cepat dari warga dapat membantu petugas melakukan pemadaman sebelum api berkembang lebih luas.
“Peran aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi asap dan tidak membuka lahan dengan cara membakar sangat menentukan keberhasilan pencegahan bencana,” katanya.
Pemerintah daerah juga terus mengintensifkan sosialisasi larangan pembakaran terbuka. Penegakan hukum terhadap pelanggaran turut diperkuat untuk memberikan kepastian bahwa pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan karhutla akan ditindak.
“Sinergi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama menjaga keselamatan warga dan kelestarian lingkungan Kalimantan Timur,” tutup Buyung.(ARI RACHIM/ARIE)
