Prevalensi stunting di Kabupaten Bulungan terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data terbaru, angka stunting kini berada di kisaran 12 persen atau telah berada di bawah target nasional sebesar 14 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Bulungan, Imam Sujono, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam percepatan penanganan stunting di daerah.
“Indonesia memiliki cita-cita mewujudkan Generasi Emas 2045. Salah satu syarat utamanya adalah mampu menuntaskan persoalan stunting. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya menjadi tugas Dinas Kesehatan,” ujar Imam, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui kolaborasi delapan klaster organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya tersebut juga melibatkan TNI, Polri, kejaksaan, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat melalui pendekatan pentahelix.
“Semua unsur bergerak bersama. Penanganan stunting tidak akan berhasil kalau hanya mengandalkan satu instansi,” tegasnya.
Ia menyebut, prevalensi stunting di Bulungan terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 22 persen menjadi 14 persen, kemudian kembali turun hingga berada di kisaran 12 persen.
“Kalau dibandingkan target nasional, sebenarnya Bulungan sudah berada di bawah target. Namun, bukan berarti pekerjaan kami selesai. Kami ingin terus menurunkannya semaksimal mungkin,” katanya.
Di sektor kesehatan, Dinkes melakukan deteksi dini terhadap balita yang berisiko mengalami stunting melalui pemantauan pertumbuhan secara berkala, salah satunya lewat penimbangan serentak yang rutin dilaksanakan setiap Juli hingga Agustus.
Ia menyampaikan, setiap anak yang teridentifikasi mengalami stunting akan ditelusuri penyebabnya sebelum ditentukan bentuk penanganan yang sesuai.
“Kalau ditemukan anak stunting, kami cari tahu penyebabnya. Apakah karena masalah ekonomi, kekurangan gizi atau penyakit kronis. Penanganannya tentu berbeda untuk setiap anak,” jelasnya.
Menurut Imam, apabila penyebabnya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, penanganan dilakukan bersama Dinas Sosial, pemerintah desa dan sektor swasta. Sementara, jika dipicu persoalan gizi atau penyakit kronis, pendampingan dilakukan tenaga kesehatan melalui puskesmas, pustu hingga rumah sakit. (Muhammad Efendi)
