Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam perlu menjadi mendapatkan perhatian serius, tak cukup normalisasi dengan pengerukkan saja, melainkan pembenahan lingkungan di daratan.
——————————–
Kawasan hulu sungai di Kalimantan Timur, dinilai menghadapi tekanan yang semakin besar akibat aktivitas pertambangan, perkebunan, hingga lalu lintas pengangkutan melalui aliran sungai.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kaltim yang baru terbentuk untuk menyusun rekomendasi kepada Pemprov Kaltim, terkait upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah.
Ketua DPRD Kaltim sekaligus Ketua Forum DAS Kaltim, Hassanuddin Mas’ud mengatakan, forum yang baru dibentuk itu akan menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pengelolaan daerah aliran sungai. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi lingkungan, tetapi juga berbagai aktivitas yang berlangsung di sepanjang kawasan hulu hingga hilir.
Menurut politikus yang akrab disapa Hamas itu, semakin berkembangnya kegiatan pertambangan, perkebunan, serta distribusi hasil produksi melalui jalur sungai, perlu mendapat perhatian bersama. Aktivitas tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan ekosistem apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengelolaan yang baik.
“Lingkungan nanti menjadi tugas kita untuk melihat langsung sebagai mata dan telinga, sekaligus bersinergi dengan pemerintah provinsi. Kita lihat di hulu ini sudah banyak tambang, kemudian perkebunan, juga aktivitas pengangkutan melalui aliran sungai dari hulu ke hilir. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ke depan,” ungkap Hamas.
Ia menjelaskan, hasil pemantauan di lapangan akan menjadi dasar penyusunan berbagai rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Menurut dia, setiap persoalan yang muncul di kawasan sungai perlu dibahas bersama pemerintah sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih dini.
Hamas menilai, pengelolaan daerah aliran sungai harus dilakukan secara menyeluruh dari kawasan hulu hingga hilir. Kerusakan yang terjadi di bagian hulu berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan di wilayah hilir sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan.
Selain mengawasi persoalan lingkungan, pihaknya juga akan menindaklanjuti sejumlah isu yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan sungai. Salah satunya ialah pembahasan mengenai potensi pemanfaatan aliran sungai di bawah jembatan yang sebelumnya sempat diperjuangkan DPRD Kaltim sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Hamas mengatakan, pembahasan tersebut masih menunggu koordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mengingat kepengurusan Forum DAS baru saja dikukuhkan, pihaknya akan segera menjadwalkan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Lebih jauh, Hamas menegaskan Forum DAS tidak hanya dibentuk sebagai organisasi pemerhati lingkungan. Organisasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dalam mendorong kemandirian fiskal melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal.
Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang mendorong setiap daerah memaksimalkan potensi ekonomi tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Selain persoalan lingkungan, Hamas juga menyoroti potensi ekonomi dari aktivitas di wilayah perairan Benua Etam. Menurut dia, hingga kini masih terdapat berbagai kegiatan yang belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah meski memanfaatkan sumber daya alam dalam jumlah besar.
Ia mencontohkan aktivitas ship to ship (STS), pengangkutan melalui jalur perairan, hingga kegiatan lepas pantai offshore. Menurutnya, berbagai aktivitas tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Kaltim.
“Menurut pendapat kami, itu belum menghasilkan PAD sama sekali, nol. Padahal yang diambil adalah minyak bumi, gas, dan sumber daya lainnya. Ini menjadi perhatian kami dalam rangka penegakan kedaulatan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur,” ucapnya.
Diakuinya, organisasi yang baru dibentuk itu masih memerlukan dukungan anggaran agar program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan secara maksimal. “Soal penganggaran nanti kita lihat sesuai dengan kegiatannya. Karena forum ini baru dibentuk, kami akan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang dianggap perlu, kemudian akan kami sampaikan kepada pemerintah,” pungkasnya.
PENGERUKKAN SAJA TAK CUKUP
Upaya normalisasi sungai melalui pengerukan alur, dinilai tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila kerusakan DAS Mahakam di daratan tidak dibenahi. Pegiat lingkungan Kalimantan Timur, Misman, menilai pemulihan kawasan hulu hingga daerah resapan air harus menjadi prioritas agar penanganan persoalan lingkungan dapat berjalan secara menyeluruh.
Menurut Misman, berbagai langkah teknis yang dilakukan pemerintah, termasuk pengerukan sungai, hanya akan menjadi solusi jangka pendek apabila ekosistem di kawasan daratan terus mengalami kerusakan akibat alih fungsi lahan.
Perhatian pemerintah tidak cukup hanya tertuju pada badan sungai, tetapi juga harus menyasar kawasan bukit, lembah, rawa, dan daerah resapan air yang menjadi bagian penting dari sistem DAS Mahakam.
“Langkah teknis seperti pengerukan akan sia-sia kalau pemerintah mengabaikan ekosistem di daratan. Yang harus diperbaiki bukan hanya sungainya, tetapi juga daerah aliran sungainya,” ungkap Misman, Senin, (6/7/2026).
Menurut dia, kondisi DAS Mahakam perlu diketahui secara menyeluruh, sebelum pemerintah menjalankan berbagai program penataan sungai. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, luas DAS Mahakam mencapai 77.423 kilometer persegi, menjadikannya salah satu daerah aliran sungai terbesar di Kalimantan.
Wilayah tersebut, membentang di sejumlah kabupaten dan kota, meliputi Samarinda, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser, hingga sebagian wilayah Kabupaten Malinau.
Selain DAS Mahakam sebagai kawasan utama, Wilayah Sungai (WS) Mahakam juga mencakup sejumlah daerah aliran sungai lain, seperti DAS Donang, DAS Semboja, DAS Ajiraden, DAS Manggar, DAS Somber, DAS Wain, DAS Sanggai, DAS Maridan, DAS Riko, DAS Tunan, hingga DAS Telakai.
Menurut Misman, luas kawasan menunjukkan, bahwa pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah perlu memastikan lebih dahulu kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan sebelum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan normalisasi sungai.
Ia menjelaskan, DAS Mahakam memiliki fungsi yang sangat penting karena menopang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kawasan perkotaan, industri, pertanian, perkebunan, perikanan hingga kehutanan.
Karena itu, ia meminta Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kaltim, maupun Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kawasan tersebut.
“Kami meminta Forum DAS, Gubernur Kaltim maupun Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) mengecek apakah 77.423 kilometer persegi DAS Mahakam itu masih utuh atau tidak. Kalau kondisinya sudah tidak utuh, buat apa sungainya dikeruk,” ujarnya.
Misman menilai, kerusakan di kawasan daratan menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditangani. Ia menyoroti semakin luasnya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, kawasan pertambangan, hingga Hutan Tanaman Industri (HTI). Dia menilai hal itu telah mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan.
Akibatnya, sedimentasi di sungai terus meningkat, sementara limpasan air menuju kawasan hilir menjadi semakin besar ketika curah hujan tinggi.
Menurut Misman, kondisi membuat pengerukan sungai tidak akan memberikan dampak yang bertahan lama apabila kerusakan kawasan hulu tetap dibiarkan.
“Kalau daratannya belum diperbaiki, sementara dilakukan pengerukan hari ini, lalu turun hujan, kondisinya akan kembali seperti semula. Jadi yang perlu dilakukan secara simultan adalah sungainya dinormalisasi, tetapi daratannya juga diperbaiki,” katanya.
Misman menegaskan, penanganan DAS Mahakam membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sebab persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan sungai, tetapi juga tata ruang, kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga pengendalian alih fungsi lahan.
Dengan adanya Forum DAS Kaltim, dapat menjadi momentum untuk mendorong penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, dalam menjaga kawasan hulu hingga hilir sungai.
Menurutnya, keberhasilan menjaga DAS Mahakam bukan hanya berdampak terhadap kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi penentu keberlanjutan sumber daya air, pengendalian banjir, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan sungai.
“Kalau yang diperbaiki hanya sungainya, sementara kawasan hulunya terus rusak, persoalannya tidak akan pernah selesai. Sungai dan daratan harus dipulihkan secara bersamaan agar hasilnya benar-benar dirasakan dalam jangka panjang,” tutup Misman. (MAYANG SARI/ARIE)
