Wacana penghapusan aturan pembukaan lahan dengan cara membakar, mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara (AMAKU).
Dalam aksi damai yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (16/11/2026), AMAKU dengan tegas menolak uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Diketahui, Pasal 69 ayat (2) mengatur larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
Kearifan lokal tersebut yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga, untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan menjalarnya api.
AMAKU menilai, wacana penghapusan aturan tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat.
Menyikapi aspirasi masyarakat adat tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyatakan dukungannya.
Karena menurut Zainal, tradisi perladangan masyarakat adat Dayak merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah ada jauh sebelum generasi saat ini lahir.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam membuka lahan untuk kegiatan membuka ladang, termasuk membuat batas atau sekat agar api tidak merembet ke kawasan lain.
“Selama ini masyarakat adat memiliki cara dalam mengendalikan pembakaran lahan. Mereka membuat batas agar api tidak menjalar ke mana-mana, dan hanya digunakan pada area yang ingin dikelola,” kata Zainal, dikutip dari laman Pemprov Kaltara, Senin (16/11/2026).
Karena itu, ia menegaskan pemerintah daerah mendukung aspirasi masyarakat adat untuk bersama-sama memperjuangkan perlindungan tradisi dan kearifan lokal masyarakat asli Kaltara.
Pemprov Kaltara, kata Zainal, akan membawa aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. (fen)












