28 Ribu Anak Terlantar, Kejati Kaltim Bantu Urus Perwalian

Penandatanganan kesepakatan bersama piimpinan daerah dengan kepala Kejaksaan Negeri. -Ari----

Puluhan ribu anak-anak di Kalimantan Timur (Kaltim), belum dapat menerima layanan-layanan pemerintah secara gratis, termasuk terdaftar secara administrasi. Dengan kondisi tersebut, mereka menjadi terabaikan.

———————————-

Ada 28 ribu anak terlantar tercatat di Kalimantan Timur (Kaltim). Persoalan administrasi, terutama belum tuntasnya penetapan wali, masih menghambat sebagian anak untuk mendapatkan identitas kependudukan serta mengakses hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, bersama kejaksaan dan pemerintah kabupaten/kota mulai menyiapkan langkah penyelesaian persoalan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perwalian bagi anak-anak yang tinggal di sejumlah yayasan agar mereka memiliki kepastian hukum dan mendapatkan pendampingan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana Girsang mengatakan, pihaknya menemukan masih banyak anak di yayasan yang belum memiliki penetapan wali. Kondisi tersebut menyulitkan pengurusan dokumen kependudukan yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah.

“Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Dan kami nanti membantu proses perwaliannya,” ungkap Chatarina seusai agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda pada Selasa (17/11/2026).

Melalui kesepakatan bersama tersebut, kejaksaan akan bersinergi dengan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi proses penetapan wali. Pendampingan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan agama yang dianut anak.

Chatarina menjelaskan, bagi anak-anak beragama Islam, proses penetapan wali dilakukan melalui Pengadilan Agama. Sementara itu, untuk anak-anak nonmuslim, pengurusan perwalian dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, penyelesaian persoalan administrasi harus dilanjutkan dengan memastikan setiap anak memperoleh hak dasar. Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi langkah awal untuk membuka akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial.

Karena itu, pendataan terhadap sekitar 28 ribu anak terlantar perlu diperinci. Pemerintah harus mengetahui jumlah anak yang belum memiliki NIK serta mereka yang sudah memiliki identitas kependudukan, tetapi belum mendapatkan layanan dasar secara memadai.

“Ini tidak selesai sampai mereka memiliki NIK, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan,” jelas Chatarina.

Dia juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar segera menjalankan kesepakatan tersebut. Menurutnya, anak-anak terlantar membutuhkan langkah konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus action karena anak-anak kita semuanya sudah menunggu aksi daripada pemangku kepentingan dan kebijakan di sini,” tegasnya.

Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian dalam mendukung pemenuhan hak anak terlantar. Chatarina membuka peluang pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu pembiayaan berbagai kebutuhan penanganan.

Dia berharap perusahaan yang beroperasi di Kaltim ikut terlibat melalui sinergi bersama pemerintah. Dengan demikian, penanganan anak terlantar dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

“Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini semuanya. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” pungkasnya.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turut mendorong keterlibatan perusahaan daerah (perusda) dan perusahaan swasta dalam mendukung pemenuhan hak anak terlantar. Dia memastikan pemerintah daerah akan mengoptimalkan berbagai sumber dukungan, termasuk dana CSR perusahaan.

Rudy menyampaikan hal tersebut saat penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran kejaksaan se-Kaltim tentang pemenuhan hak anak terlantar di Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai kondisi fiskal daerah dan komitmen pemerintah dalam mendukung program tersebut, Rudy menyatakan tidak ada kendala. Dia menyebut perusda dan perusahaan swasta dapat dilibatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi anak-anak terlantar.

“Aman. Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusda dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Kita sama-sama menyelesaikan persoalan ini semuanya. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” kata Rudy.

Selain dukungan pembiayaan, Rudy menekankan pentingnya tanggung jawab wali yang nantinya ditunjuk melalui proses hukum. Penetapan wali harus memberikan kepastian mengenai pengasuhan sekaligus menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Ia meminta setiap orang yang dipercaya menjadi wali menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Peran wali dinilai penting untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan perhatian, perlindungan, serta kesempatan menempuh pendidikan dan membangun masa depan.

“Jangan sampai anak-anak kehilangan hak dan kesempatan untuk meraih masa depan hanya karena persoalan keluarga maupun ekonomi,” tegas Rudy.(ARI RACHIM/ARIE))

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *