DPR RI mengusulkan untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sementara itu Mahfud MD menyarankan Gibran lebih baik mundur daripada harus melalui proses panjang.
——————————-
Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menguat. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan wakil presiden.
Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).Penyerahan dilakukan oleh perwakilan anggota dari 8 fraksi dan diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.
Jumlah 120 anggota itu berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, serta PAN satu orang.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membenarkan jumlah pengusul yang menyerahkan dokumen tersebut. “Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujarnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menjelaskan, penggunaan hak konstitusional tersebut merujuk Pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Khozin, usulan HMP dapat menjadi pintu masuk bagi DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap dugaan perbuatan tercela atau kondisi tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden.
“Pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden,” kata Khozin dalam penyampaian usulan tersebut.
Menguatnya dukungan terhadap HMP juga ditandai dengan keputusan Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan sikap mendukung langkah konstitusional tersebut.
Meski demikian, PDIP tidak menghalangi Gibran untuk menempuh jalur hukum dalam memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya. Informasi dari Utut tersebut, rupanya pada hari pengusulan HMP, tercatat 14 orang dari Fraksi PDIP yang ikut tanda tangan atau pengusul.
MENUNGGU MEKANISME DPR
Dengan terkumpulnya 120 tanda tangan, jumlah pengusul telah melampaui ketentuan minimal pengajuan HMP. Namun, usulan tersebut belum otomatis menjadi keputusan DPR untuk memakzulkan wakil presiden.
Sesuai mekanisme yang berlaku, usulan tersebut terlebih dahulu akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Apabila HMP disetujui dalam rapat paripurna, DPR dapat melanjutkan proses konstitusional sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk membawa pendapat DPR ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
Sebelumnya, polemik ini menguat setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut menyatakan dokumen yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Di sisi lain, Gibran telah menyampaikan sikapnya. Dia menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat, tetapi tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Gibran juga menyatakan akan memperjuangkan persoalan itu melalui jalur hukum, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK).
Dengan demikian, bola politik kini berada di tangan DPR. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah menyampaikan usulan. Namun, perjalanan menuju keputusan konstitusional masih harus melewati tahapan dan persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan.
LEBIH BAIK MUNDUR
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan mengenai kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut menyampaikan keinginan mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah wawancara, Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi bahwa Gibran menemui Prabowo di Widya Chandra. Pertemuan tersebut dikabarkan membahas dua hal, yakni keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden serta permintaan kesempatan untuk membuktikan kepemilikan ijazahnya.
Menanggapi informasi tersebut, Mahfud MD menilai kedua hal itu memiliki sisi positif.
Akan tetapi ia secara khusus menyebut pengunduran diri sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan harus melalui proses pemakzulan atau impeachment.
“Menurut saya itu dua-duanya bagus. Pertama, bahwa dia mau mundur itu tepat menurut saya daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment,” kata Mahfud MD, dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Rabu, 11 November 2026.
Menurut Mahfud MD, tujuan impeachment adalah memberhentikan seseorang dari jabatannya. Jadi kalau yang bersangkutan memilih mengundurkan diri, prosesnya dinilai lebih efisien, cepat, dan tidak membutuhkan tahapan politik yang panjang.
“Impeachment itu kan tujuannya agar dia mundur. Nah, ini tanpa impeachment mundur kan lebih bagus, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat,” ujarnya.
Untuk menjelaskan pandangannya, Mahfud MD kemudian mengingatkan peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, Soeharto menghadapi tekanan politik setelah situasi nasional semakin memanas.
Ketua MPR sekaligus Ketua DPR, Harmoko disebut menyampaikan desakan agar Soeharto mengundurkan diri sebelum MPR menggelar sidang istimewa. Mahfud MD mengingat kembali pernyataan yang disampaikan Harmoko kepada Soeharto.
“Pak Harto, kalau hari Senin Anda tidak mengundurkan diri, saya akan mengundang sidang istimewa untuk memecat Anda,” tutur Mahfud MD mengutip peristiwa tersebut.
Pada akhirnya, Soeharto memilih mengundurkan diri sebelum sidang istimewa dilaksanakan. Mahfud MD mengatakan, keputusan tersebut sempat memunculkan perdebatan.
Sebagian pihak menginginkan agar Soeharto tidak langsung mengundurkan diri, melainkan terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan MPR.
Menurut Mahfud MD, persoalan serupa tidak perlu diperpanjang apabila hasil akhirnya tetap berupa pemberhentian dari jabatan. Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang secara otomatis membuat hak-hak mantan presiden berbeda hanya karena memilih mengundurkan diri atau diberhentikan.
“Jadi mundur atau tidak, haknya sama saja. Anda dulu ingat Gus Dur juga diberhentikan, dapat fasilitas, ya ajudan masih dapat. Beliau dimundurkan tetapi juga masih dapat rumah dan sebagainya,” jelasnya.
Mahfud MD kemudian menyinggung pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Ia menyebut, setelah diberhentikan, persoalan yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan Bulog tidak terbukti sebagaimana yang dipersoalkan saat itu. Dalam pembicaraan tersebut, Mahfud MD juga mengingat perdebatan mengenai pertanggungjawaban Soeharto sebelum pengunduran dirinya.
Ia menyebut nama Yusril Ihza Mahendra yang berperan dalam pembahasan konsepsi pengunduran diri Soeharto.
Mahfud MD menggambarkan argumentasi tersebut sebagai berikut:
“Oke, sekarang taruhlah Pak Harto harus pertanggungjawaban dulu. Kalau pertanggungjawaban ditolak, apa akibatnya? Akibatnya harus mundur. Lah sekarang sudah mundur, untuk apa lagi pakai itu? Wong hukumannya sama, mundur atau tidak atau dimundurkan itu hukumannya sama, berhenti,” paparnya.
Menurut Mahfud MD, logika tersebut juga dapat digunakan untuk melihat persoalan Gibran. Ia menilai tidak perlu memperpanjang perdebatan mengenai mundur atau diberhentikan apabila hasil akhirnya sama-sama berhenti dari jabatan wakil presiden.
Namun, Mahfud MD mengingatkan bahwa persoalan pemberhentian jabatan harus dibedakan dengan proses hukum pidana. “Ini hukum tata negara. Kalau hukum pidana kan lain,” katanya.
Ia menjelaskan, proses hukum pidana terhadap seseorang tidak otomatis berhenti hanya karena orang tersebut sudah tidak menjabat. Mahfud MD mencontohkan kasus Soeharto yang menurutnya tetap memiliki proses hukum tersendiri meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan pandangannya bahwa pengunduran diri lebih baik daripada menghabiskan waktu melalui proses politik yang panjang.
“Oleh sebab itu menurut saya hentikan sekarang istilah dimundurkan atau mundur. Pokoknya kalau mundur itu jauh lebih bagus daripada buang-buang waktu,” tegas Mahfud MD.
LURUSKAN ISU RESTU PRESIDEN
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden memberikan restu dan rekomendasi untuk melanjutkan pertarungan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah.
Sikap tegas tersebut disampaikan Syahganda setelah dirinya melakukan komunikasi intensif dan mendalam dengan Menteri Koordinator BidangHukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Ia menilai klaim yang beredar seolah-olah memberikan kesan khusus dari Presiden terhadap Wakil Presiden, terutama terkait instruksi untuk fight di jalur hukum. Namun, fakta dan analisis yuridis yang ada justru mematahkan klaim tersebut.
“Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar,” ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Pernyataan ini, lanjut Syahganda, juga semakin diperkuat oleh arah pembahasan dalam pertemuannya sendiri dengan Presiden secara langsung beberapa waktu lalu.
“Nah, itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya,” imbuhnya.
Syahganda menegaskan, secara konstitusional, dokumen penyetaraan pendidikan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, tidak ada lagi ruang pengujian materi maupun dampak hukum baru di tingkat PTUN.
Di tengah dinamika hukum yang bergulir, pemerintah memastikan bahwa soliditas dan fokus kerja kabinet tetap terjaga penuh. Seluruh persoalan hukum diselesaikan melalui jalur konstitusional yang tepat, tanpa mengesampingkan prioritas pemerintah dalam menjalankan berbagai program nasional bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menko Yusril Ihza Mahendra telah menegaskan bahwa upaya hukum lanjutan sudah kehilangan urgensi dan dasar yuridis yang kuat. Putusan pengadilan tertinggi di negeri ini telah menutup celah bagi perdebatan serupa.
“Putusan MA perlu dibaca dengan cermat, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tapi juga bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi,” ungkap Yusril. (Khomsurijal W/Risto/Disway.id/Arie)
