PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau mendorong seluruh pemerintah kampung untuk mulai mengoptimalkan aset yang dimiliki melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sumber pendapatan baru di tengah tren penurunan Alokasi Dana Kampung (ADK).
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan pengembangan BUMK tidak selalu harus dimulai dengan membentuk unit usaha baru. Menurutnya, aset kampung yang selama ini belum dimanfaatkan justru memiliki potensi besar untuk memberikan nilai ekonomi apabila dikelola secara profesional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan BUMK dan Sumber Daya Manusia Berau di Ballroom SM Tower, Kamis (16/7/2026).
Menurut Said, hampir setiap kampung memiliki aset berupa lahan, bangunan maupun fasilitas lainnya yang dapat dioptimalkan menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK).
“Kampung itu sebenarnya punya banyak aset, seperti lahan maupun fasilitas lainnya. Kalau aset itu hanya dibiarkan, tentu tidak memberikan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, aset tersebut dapat dimanfaatkan melalui skema kerja sama atau penyewaan kepada pihak ketiga dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sebelum dimanfaatkan, aset harus melalui proses penilaian agar memiliki nilai yang jelas dan memberikan keuntungan bagi kampung.
Said mencontohkan, apabila terdapat investor yang membutuhkan lahan untuk kegiatan usaha, pemerintah kampung dapat menawarkan aset tersebut melalui mekanisme resmi. Dengan cara itu, kampung memperoleh pendapatan dari hasil sewa, sementara investasi yang masuk turut menciptakan peluang ekonomi dan lapangan usaha bagi masyarakat sekitar.
“Tapi kalau bisa dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak lain melalui mekanisme yang benar, aset tersebut bisa menjadi sumber pendapatan kampung,” katanya.
Selain mengoptimalkan aset, Pemkab Berau juga mengevaluasi perkembangan BUMK yang selama ini dinilai belum maksimal. Menurut Said, masih banyak BUMK yang hanya berfokus pada satu jenis usaha sehingga mengalami kesulitan berkembang ketika usaha tersebut tidak berjalan sesuai rencana.
Akibatnya, modal yang telah dialokasikan tidak mampu memberikan hasil yang optimal bagi kampung.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Berau menggandeng Universitas Muhammadiyah Berau dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah kampung. Pendampingan itu bertujuan membantu kampung memetakan potensi unggulan yang dimiliki sehingga model usaha yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Setiap kampung memiliki karakteristik yang berbeda. Apa yang berhasil di satu kampung, belum tentu berhasil di kampung lain. Pendampingan dari akademisi diharapkan bisa membantu kampung memilih model usaha yang benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki,” jelasnya.
Muhammad Said berharap optimalisasi aset melalui pengelolaan BUMK dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat Pendapatan Asli Kampung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah.
“Dengan aset yang produktif dan BUMK yang dikelola secara profesional, kampung akan memiliki sumber pendapatan baru. Ini yang ingin kita bangun agar ekonomi kampung semakin mandiri dan pembangunan tetap berjalan meski kemampuan anggaran terus mengalami penyesuaian,” pungkasnya. (ADV/TR/ARIE)
