Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim, khususnya pemilihan gubernur dan wakil, dapat dipastikan tidak terjadi kota kosong. Itu setelah PDI Perjuangan memastikan arah dukungannya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, resmi mendukung pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam Pilkada Kalimantan Timur 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh DPP PDI Perjuangan.
PDIP menjadi menentu syarat dukungan di Pilkada Kaltim, bagi pasangan tersebut. Karena sebelumnya sudah ada Demokrat yang mempunyai 2 kursi di parlemen, dan membutuhkan PDIP yang punya 9 kursi. Seperti diketahui, syarat maju harus ada minimal 11 kursi. Sementara partai lainnya yang parlemen sudah berbondong-bondong ke pasangan bacalon Rudy Mas”ud dan Seno Adji.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, bahwa pengusungan pasangan ini adalah bagian dari keputusan partai yang mengusung total 305 calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 13 calon merupakan kandidat untuk gubernur dan wakil gubernur.
“Jumlah total calon kepala daerah, dan wakilnya yang sudah diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berasal dari 305 daerah. Untuk provinsi, ada 13 calon gubernur yang diumumkan hari ini,” jelas Hasto Kristiyanto, Rabu 14 Agustus 2024, dikutip dari halaman youtube PDI-Perjuangan.
Hasto kemudian menyebutkan, nama Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai calon yang diusung untuk Pilgub Kaltim oleh PDI Perjuangan.”Dari Kalimantan Timur, kami usung Bapak Isran Noor dan Hadi Mulyadi,” ungkap Hasto.
Pengumuman ini, menandai langkah pertama dari tiga gelombang pengumuman bakal calon kepala daerah yang akan dilakukan oleh PDIP untuk Pilkada 2024. Total 305 calon kepala daerah terdiri dari 13 calon gubernur, wakil gubernur, dan 292 calon bupati/wali kota serta wakilnya.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Dukungan ini menegaskan posisi PDIP dalam mendukung pasangan petahana tersebut, yang sebelumnya diusung oleh Gerindra, PKS, dan PAN pada Pilkada 2018.
Pria kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur, 20 September 1957 lalu itu, bersama dengan Hadi Mulyadi, berhasil meraih kemenangan di Pilkada sebelumnya dengan 31,33 persen suara, mengalahkan pasangan lain, termasuk calon yang diusung oleh PDIP.
“Saya mendukung Pak Isran-Hadi untuk maju kembali dalam Pilkada tahun ini,” ujar Safaruddin, Ketua DPD PDI-Perjuangan Kaltim, pada Rabu 17 Juli 2024.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPD PDIP Kaltim, Roy Hendrayanto, juga menegaskan bahwa seluruh pengurus partai, mulai dari tingkat provinsi, hingga anak ranting, wajib mendukung dan memenangkan pasangan tersebut.
“Perintah sudah jelas dari DPP, jadi semua kader dan simpatisan wajib memenangkan Isran-Hadi. Prinsip partai kami adalah tegas dan lurus,” tegasnya saat dihubungi,pada 14 Agustus 2024 sore.
LAWAN INTIMIDASI
Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri, meminta agar para calon kepala daerah yang diusung partainya berani melawan ketika menemukan upaya intimidasi serta pengarahan oleh aparat untuk kepentingan penguasa tertentu.
Selain itu, Megawati juga menyinggung bagaimana demokrasi pemilihan langsung di Indonesia banyak dinilai mengalami kemunduran karena temuan bahwa pemilihan langsung terjadi diiringi intimidasi atas orderan penguasa.
Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidatonya di sela-sela pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Megawati menyampaikan kepada para calon kepala daerah yang baru saja diberikan rekomendasi dukungan dari PDIP, untuk berani melawan intimidasi. “Jadi tadi yang saya kasihin (dukungan), maka kalian berani apa nggak? Ya bicara baik baik aja pak. Kalau ada yang mau mengintimidasi, ngomong ‘pak kita ini juga warga loh’. Nanti mulai dari kepala desa. Betul apa tidak?,” ujarnya.
Megawati menyatakan dirinya menerima banyak keluhan. Bahwa, Indonesia kini sudah tak lagi berkarakter lantaran penguasanya terlihat mendesain jalannya Pemilu sedemikian rupa. Keluhan muncul dengan salah satunya dalam upaya menjegal figur-figur tertentu untuk bisa maju bertarung.
“Jadi udah nggak berkarakter Indonesia. Mana adil makmur ya, kalau penguasanya aja nyuruh ini, musti nggak boleh nih, yang itu nggak boleh jadi tuh. Ini itu nanti yang ono nggak boleh jadi tuh,” kata Mega.
Ia menyampaikan, hal itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah terjadi sebelumnya. Megawati mengingatkan dirinya sudah berjuang mengubah Pemilu tidak langsung menjadi langsung. Namun justru dengan Pemilu langsung, terjadi banyak masalah saat ini.
“Dari Pemilu tidak langsung zaman pak Harto diubah reformasi, ingat sampai saya juga loh yang jalankan berhasil. Tapi sayanya kalah, karena apa? Ternyata juga dipakai bermanipulasi,” imbuhnyi.
“Apa manipulasinya? Karena udah ada teknologi, makanya di dalam teknologinya, katanya untuk memudahkan, tapi kalau dipikir (lagi ya belum tentu). Tahu berapa yang ada meninggal itu KPPS, betul apa nggak? Loh katanya modern. Apa artinya (modern)? Saya tuh sampe garuk garuk kepala. Ini sebenernya ada yang namanya alat modern apa nggak?” sambung Mega.
Megawati kemudian bicara apa yang terjadi di India. Penyelenggara Pemilu di sana bisa berjalan aman cepat tanpa keributan. Ia lantas mempertanyakan justru di Indonesia malah terjadi keributan.
Ia juga mencontohkan hal lainnya, terkait adanya laporan dari rakyat yang telah mendapatkan intimidasi ketika akan menyalurkan pilihannya dalam Pilpres 2024. Megawati mengaku, banyak rekan-rekannya di luar negeri menyoroti kondisi Indonesia saat ini. Menurut Megawati harusnya hal itu menjadi renungan dan bangsa seharusnya malu.
“Aku bilang aku ketawa aja. Ya kamu bilang gitu ya buat saya ya thank you. Tapi bener loh, masa kita nggak malu orang luar negeri aja bisa ngomong begitu? Artinya mereka tahu bahwa apa? Netralitasnya tidak ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, dengan adanya kondisi tersebut, Megawati lantas menyampaikan keprihatinannya terhadap partai-partai politik yang ada saat ini terkesan tertekan. Padahal, kata dia, setiap partai politik mempunyai hak untuk mengikuti Pemilu.
“Loh orang tetangga saya partai sebelah, nggak usah ngomong deh, prihatin loh saya. Buat apa ada partai, jadinya padahal partai itu sah. Dan itu adalah sebuah organisasi partai politik, yang hanya dia boleh mengikuti yang namanya pemilu pemilihan umum secara langsung Apa boleh ormas ikut (pemilu)? Tidak,” ucapnya.
“Hak rakyat mau dikemanakan? Bukan kah yang namanya dalam konstitusi kita, yang selalu saya junjung tinggi, saya sangat merasa punya berkah, (di sana diatur bahwa) Setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum. Jangan lupa loh,” katanya.(arie/disway.id/arie)
