Progres pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kerap menjadi sorotan publik. Terutama infrastruktur jalan dan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang kurang memadai.
Diketahui, akses transportasi andalan menuju kabupaten yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia itu, hingga kini masih mengandalkan jalur Sungai Mahakam. Jalur darat memang ada, namun kondisinya tidak layak, karena masih berupa jalan tanah.
Selain itu, ketersediaan jaringan telekomunikasi di kabupaten yang baru berusia 10 tahun itu juga tidak lancar. Sinyal Telkomsel memang tersedia di beberapa titik Ibu Kota Kabupaten Mahulu, namun soal kualitas jangan ditanya. Berbanding bumi dan langit jika disandingkan dengan ibu kota kabupaten lain di Kaltim.
Bahkan di titik tertentu, sama sekali tidak ada sinyal alias blank spot. Kondisi ini pun kerap mengundang kritik masyarakat, namun nyaris tak pernah ada perubahan.
Masyarakat setempat menilai, kampung halamannya sedang dianaktirikan, baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun pemerintah pusat. Terkait hal itu, Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun mengatakan bahwa timbulnya penilaian seperti itu merupakan hal yang wajar. Karena kondisi di lapangan memang masih tertinggal jauh ketimbang daerah lain di Kaltim, apalagi Pulau Jawa.
“Menurut saya kalau ada penilaian seperti itu ada benarnya juga, buktinya kita (Kabupaten Mahulu) yang tertinggal di Kaltim ini,” ucap Yohanes Avun kepada Nomorsatukaltim, Selasa (9/7/2024).
Lanjut Avun, hingga kini perhatian dari pemerintah pusat terhadap proses pembangunan di Mahulu masih jauh dari kata optimal. Terbukti akses-akses penghubung antar kabupaten hingga kecamatan di Mahulu masih sangat sulit dijangkau.
“Kalau berharap Mahulu sendiri yang bangun jalan yang sepanjang ini, dengan medan seberat ini itu, kan nggak mungkin. Masih banyak hal yang harus kita bangun, terutama sarana pemerintahan masih banyak yang belum ada, rumah sakit belum maksimal, air bersih belum, begitu juga sarana pendidikan lainnya, bahkan kegiatan ekonomi juga belum juga kita optimalkan,” ungkap Avun.
Selama ini, akunya, pembangunan jalan yang dibiayai oleh APBN memang sudah ada, namun masih belum maksimal. Sehingga, ia berharap akses jalan penghubung di seluruh wilayah Mahulu perlu ada perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Saat ini memang sudah. Tapi maksud saya kalau memang mau serius kan harus lebih maksimal pengerjaannya, jangan sepotong-sepotong. Kita berharap karena jalan penghubung dari Kutai sampai Long Long Apari (Kecamatan paling ujung Mahakam Ulu) berharap APBN lah yang lebih banyak ke situ,” serunya.
Ia memaklumi minimnya perhatian dari Pemprov Kaltim. Bisa jadi, kata Yohanes Avun, karena terbatasnya anggaran atau ada sektor lain yang perlu dioptimalkan.
Tapi berbicara soal administrasi, akses jalan dari Kabupaten Kutai Barat menuju kecamatan paling ujung di Mahakam Ulu mestinya menjadi perhatian. Menurut Yohanes Avun, jalan tersebut hingga kini masih non status.
Seharusnya, kata Avun, kontribusi pemprov maupun pemerintah pusat dalam proses pembangunan infrastruktur di Mahulu harus betul-betul serius.
Apalagi, menurutnya, harga diri negara tentu akan dilihat dari sejauh mana kemajuan pembangunan di semua sektor. Tidak hanya di kota, tapi juga menyentuh wilayah pelosok, termasuk perbatasan negara.
“Saya tahu Kaltim ini kan penyumbang devisa terbesar ke negara bahkan mencapai Rp 900 triliun, tapi yang datang kembali ke Kaltim cuma seberapa. Apalagi Mahulu ini kan wilayah perbatasan. Maka saya berharap ada kontribusi maksimal dari pemerintah pusat. Bukan dibebankan ke kabupaten, bukan provinsi. Harga diri negara ini kan seperti itu,” tegasnya.
Tidak Sinkron Dengan IKN
Lebih lanjut, Avun mengatakan bahwa pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berlangsung saat ini seharusnya sejalan dengan peningkatan pembangunan di semua kabupaten/kota, terutama di Mahulu yang masih sangat tertinggal.
Kabupaten Mahulu tentunya menjadi salah satu daerah penyangga IKN. Banyak potensi yang perlu diperhatikan, seperti potensi pariwisata, pertanian dan lainnya.
Menurutnya, segala potensi tersebut tidak bakal bisa dikelola optimal jika Mahulu masih terus-menerus dihadapkan dengan persoalan infrastruktur dasar.
“Mahulu ini kan salah satu daerah penyangga IKN. Paling tidak sebagai daerah penyuplai hasil pertanian. Untuk menuju itu yang jelas infrastrukturnya harus baik. Bagaimana kita mau pasarkan produk kita ke IKN kalau jalannya tidak bagus. Artinya jalannya diutamakan, IKN dibangun perhatikan juga daerah penyangganya, supaya merata,” ujarnya.
Selama ini, pihaknya terus menyuarakan kondisi infrastruktur dasar yang rusak di Mahulu. Aspirasi tersebut disampaikan melalui media sosial hingga media massa.
Bahkan pihaknya juga telah berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait. Namun, upaya tersebut menurutnya tidak ada tindak lanjut yang konkret.
“Kita capek menyuarakan kondisi jalan di Mahulu ini. Kenapa selama ini saya getol di jalan ini, karena kalau jalan tidak baik, maka Mahulu akan seperti ini terus. Sulit dijangkau, kemudian harga bahan pokok juga tetap tinggi,” keluhnya.
Ia kemudian mengkritik pemerintah pusat yang lebih banyak memperhatikan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Pulau Jawa sudah berlebihan, bahkan yang sudah enak malah dikasih enak terus, seperti pembangunan jalan tol yang bercabang-cabang.
“Kalau saya lihat di daerah Jawa itu, Jawa itu kan sudah enak jalannya. Tapi sudah enak dibikin tambah enak lagi seperti bangun tol bermacam-macam cabang. Maksud saya kenapa di sana yang selalu fokus dibangun, malah kita ini belum enak jalannya,” tukasnya.(iswanto/arie)
