Pertamina klaim stok masih aman, nyatanya di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, masih terjadi antrean Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Pertalite. DPRD agendakan bertemu dengan Pertamina.
——————-
Antrean panjang BBM di sejumlah SPBU Kalimantan Timur, masih terjadi, dan mendapat perhatian DPRD Kaltim. Fraksi PKS telah menggagas pembahasan khusus untuk mengurai persoalan tersebut bersama Pertamina, sementara pimpinan DPRD memastikan agenda itu sedang disiapkan setelah sejumlah panitia khusus menyelesaikan pembahasan masing-masing.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, gagasan pembahasan antrean BBM tersebut dari Fraksi PKS. Namun, agenda tersebut masih menunggu proses di internal DPRD karena sejumlah panitia khusus sedang menjalankan tugas dan pembahasan.
“Kita sudah rencana dengan ini, inisiasi dari Fraksi PKS. Tapi masih belum karena teman-teman lagi rapat pansus. Ada empat pansus, kalau tidak salah. Nanti saya akan hadiri juga,” kata Hasanuddin,pada Minggu (27/9/2026).
Hasanuddin menyebut, pembahasan dengan Pertamina dan PLN masih menjadi agenda yang menunggu penjadwalan. Dia memastikan gagasan tersebut sudah masuk dalam pembicaraan di lingkungan DPRD Kaltim dan akan dilanjutkan setelah tahapan internal memungkinkan.
“Sudah digagas. Yang inisiasi dari PKS,” tegasnya.
Dorongan tersebut, sebelumnya disampaikan Fraksi PKS DPRD Kaltim melalui surat kepada pimpinan DPRD. Fraksi tersebut meminta persoalan antrean BBM menjadi agenda serius yang dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan komisi terkait.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengatakan, pembahasan perlu dilakukan dengan data yang lengkap agar penyebab antrean dapat diketahui secara jelas. Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan gambaran mengenai pasokan, distribusi, kapasitas SPBU hingga pola transaksi BBM.
“Kami mengirim surat ke pimpinan DPRD Provinsi Kaltim agar ini menjadi agenda serius untuk dimasukkan di dalam Banmus, supaya komisi terkait bisa melakukan pembahasan dengan kajian yang substansial dan detail agar publik betul-betul memahami persis persoalan yang ada,” kata Agusriansyah dalam keterangan Fraksi PKS belum lama ini.
Fraksi PKS menilai, antrean panjang di sejumlah kabupaten dan kota dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Dalam keterangannya, fraksi tersebut menyebut risiko yang perlu diperhatikan antara lain kemacetan, kecelakaan lalu lintas, gangguan produktivitas hingga potensi konflik sosial.
PKS juga mendorong Komisi III DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina paling lambat 14 hari kerja. Data yang diminta dalam pembahasan mencakup kuota, realisasi penyaluran, stok, distribusi, kapasitas SPBU serta anomali transaksi.
Agusriansyah menegaskan, DPRD perlu memastikan persoalan antrean BBM dibahas secara terbuka. Menurut dia, pembahasan berbasis data akan membantu publik memahami persoalan yang terjadi sekaligus mengetahui langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dalam persoalan ini,” tegas Agusriansyah.
Di sisi lain, Pertamina menyatakan terus memantau ketersediaan stok dan penyaluran BBM di wilayah Kaltim. Perusahaan juga menyampaikan bahwa pengaturan distribusi terus dilakukan untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan pelayanan di SPBU.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan, Pertamina memahami BBM menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas masyarakat. Karena itu, pelayanan dan penyaluran terus diupayakan berjalan sesuai kondisi di lapangan.
“Kami berterima kasih atas kesabaran dan kerja sama masyarakat. Kami memahami BBM dibutuhkan untuk bekerja, menjalankan usaha, dan memenuhi keperluan keluarga,” kata Edi.
Menurut Edi, stok BBM di Kalimantan Timur berada dalam kondisi aman. Pertamina tetap melakukan pengaturan penyaluran agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan pelayanan di SPBU berjalan dengan baik.
“Kami memahami pentingnya akses BBM bagi aktivitas sehari-hari. Penyaluran terus kami optimalkan, dan bersama pihak terkait kami berupaya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin nyaman,” ujarnya.
Sales Area Manager Retail Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga Narotama Aulia Fazri mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan Pertamina adalah menambah jumlah SPBU yang melayani penyaluran Pertalite. Pemetaan kondisi SPBU juga dilakukan untuk melihat kapasitas pelayanan di masing-masing lokasi.
Pertamina memetakan jumlah nozzle Pertalite yang tersedia di setiap SPBU. Pemetaan tersebut digunakan untuk menyesuaikan pelayanan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lokasi masing-masing.
“Melalui pemetaan ini, kami mengoptimalkan penggunaan nozzle Pertalite sesuai kondisi masing-masing SPBU. Kebutuhan pelayanan di setiap lokasi juga kami perhatikan agar langkah yang dilakukan dapat membantu memperlancar pengisian BBM,” jelas Narotama.
Pertamina juga membuka kemungkinan penyesuaian jam pelayanan SPBU bersama pemerintah daerah dan pengelola. Penyesuaian tersebut perlu diselaraskan dengan pengiriman BBM, kesiapan petugas serta pengawasan selama operasional berlangsung.
“Penyesuaian jam pelayanan perlu disiapkan bersama pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Jika waktu pelayanan diperpanjang, kami akan menyelaraskan pengiriman BBM, kesiapan petugas, dan pengawasan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang tertib,” tutupnya.(ARI RACHIM/ARIE)
