Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menegaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tetap difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Penekanan itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, di Ruang Rapat Lemlai Suri, Selasa (18/8/2026).
“Setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Zainal, dikutip dari laman Diskominfo Kaltara, Rabu (19/8/2026).
Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar, serta diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional.
Zainal menegaskan, belanja daerah akan menerapkan prinsip money follows program. Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,201 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,231 triliun.
Zainal menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta memperhatikan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara Tahun 2027.
“Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung tema tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat,” imbuhnya.
Selain pendapatan dan belanja daerah, Pemprov Kaltara memproyeksikan pembiayaan neto sebesar Rp30 miliar, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
Pemprov Kaltara juga menetapkan sejumlah target makro pada 2027, yakni pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, tingkat kemiskinan 4,20 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,72 persen, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,58.
Target tersebut akan didukung melalui delapan program unggulan daerah, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan, pengembangan pangan dan agribisnis, pembangunan ekonomi hijau dan biru, pengembangan pariwisata dan budaya, akselerasi konektivitas antar wilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
Pada triwulan I-2026, ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen secara year-on-year, dengan konstruksi menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi.
Sementara itu, inflasi Kaltara pada Juli 2026 tercatat 2,00 persen, sedangkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 5,18 persen. (fen)
