Geram dengan persoalan di Kalimantan Timur (Kaltim), yang tak kunjung usai, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat, menggelar unjuk rasa, dan menyampaikan tujuh tuntutan.
—————————-
Ratusan pengunjuk rasa geruduk Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (21/10/2026), hal tersebut imbas kekecewaan akibat penanganan persoalan di Kaltim, dan evaluasi kinerja Presiden serta Wakil Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun, dengan tema “Kaltim jadi Anak Tiri, Kaltim jadi Abu di Tanah Sendiri”.
Massa yang terdiri dari kalangan mahasiswa dan masyarakat atau tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat itu, mendesak Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menjawab tujuh tuntutan, serta menandatangani pakta integritas yang telah disiapkan mahasiswa.
Massa mulai mengepung Kantor Gubernur Kaltim sekira pukul 15.00 Wita. 20 menit kemudian, sekira pukul 15.20 Wita, para pengunjuk rasa berhasil merangsek masuk ke kompleks kantor gubernur. Mereka menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, hingga evaluasi program pemerintah.
Koordinator BEM SEKA, Andi Muhammad Akmal, menyebut kekayaan sumber daya alam Kaltim seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, menurutnya, kondisi yang dirasakan warga masih jauh dari harapan.
“Batu bara kita banyak, sawit membentang luas di Kaltim, tapi masyarakat kita masih menderita di tanah sendiri,” ucap Akmal di hadapan massa aksi.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Menggugat menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemprov Kaltim. Pertama, mendesak pemerintah provinsi meminta pemerintah pusat menetapkan bencana nasional terkait karhutla dan kabut asap di Kaltim.
Kedua, meminta penindakan tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi pascatambang. Ketiga, mendesak penyelesaian persoalan kelangkaan BBM di Kaltim. Keempat, meminta pemerintah mengatasi pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir.
Tuntutan kelima berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim. Keenam, massa meminta evaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih. Ketujuh, mereka mendesak evaluasi program Gratispol yang dijalankan Pemprov Kaltim.
Di luar tujuh tuntutan tersebut, mahasiswa juga meminta Gubernur Rudy Mas’ud menindak ajudannya yang diduga melakukan tindakan represif terhadap seorang mahasiswi. Mereka mendesak agar persoalan itu ditindaklanjuti dan meminta gubernur menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tuntutan yang disampaikan.
Setelah massa berhasil memasuki halaman kantor gubernur, Rudy akhirnya menemui para pengunjuk rasa. Ia memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa, termasuk karhutla, distribusi BBM, pemadaman listrik, dan dugaan tindakan represif oleh ajudannya.
Sekira pukul 17.20 Wita, Rudy menanggapi tuntutan terkait penanganan karhutla. Ia mengatakan pemerintah pusat telah memberikan perhatian terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kaltim.
“Kamis lalu, Wamendagri berkunjung ke Kaltim untuk memberikan atensi khusus untuk Kaltim,” ungkap Rudy di hadapan massa.
Ia menyebut hampir 12 ribu personel dari berbagai unsur telah dikerahkan untuk menangani karhutla di 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Personel tersebut dikerahkan untuk berjibaku memadamkan api di sejumlah wilayah terdampak.
Rudy juga menyatakan akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membawa aspirasi masyarakat mengenai penanganan karhutla. Namun, tuntutan penetapan status bencana nasional tetap menjadi persoalan yang memerlukan tindak lanjut pemerintah pusat.
Berikutnya, Rudy menanggapi keluhan mengenai kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Hiswana Migas, serta berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina untuk memperlancar distribusi BBM di Kaltim.
Rudy menjelaskan, kapasitas penampungan BBM di SPBU kawasan pinggiran kota dan pesisir disebut rata-rata mencapai 700 ton per bulan untuk keseluruhan jenis BBM, baik bersubsidi maupun nonsubsidi. Sementara itu, SPBU di kawasan tengah kota rata-rata menampung sekitar 30 ton per hari.
“Makanya SPBU kita antre dari pagi sampai sore habis. Enggak akan cukup,” jelasnya.
Menurut Rudy, kelancaran distribusi hingga malam hari dapat membantu mengurangi antrean yang mengular di SPBU. Ia berharap koordinasi dengan pihak terkait dapat memperbaiki penyaluran BBM sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Jika pendistribusian bisa lancar sampai jam 10 malam, haqqul yakin antreannya tidak bakal mengular,” ungkapnya.
Mengenai pemadaman listrik bergilir, Rudy menjelaskan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Senipah mengalami gangguan pada suplai gas. Ia juga menyampaikan bahwa pihak PLTU Kaltim Teluk telah berjanji menyelesaikan persoalan yang terjadi pada hari tersebut.
Rudy membantah anggapan bahwa persoalan pasokan batu bara menjadi penyebab utama gangguan pembangkit. Persoalan yang terjadi berkaitan dengan pekerjaan overhaul atau pemeliharaan pembangkit, termasuk di PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK).
Selain itu, Ia menyinggung perubahan kepemilikan saham CFK. Menurut Rudy, kepemilikan saham Kaltim yang sebelumnya mencapai 79 persen kini tinggal 17,6 persen.“Kalau bisa, kita akan ambil CFK itu untuk dijadikan perusda,” ujarnya.
Ketika menanggapi tuntutan mengenai dugaan tindakan represif ajudannya terhadap seorang mahasiswi, Rudy menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut saat berlangsung, tetapi berjanji mengambil tindakan terhadap ajudan yang bersangkutan. “Saya akan pecat dia,” tegas Rudy.
Setelah menjawab sejumlah tuntutan, Rudy menandatangani pakta integritas yang disiapkan Aliansi Rakyat Menggugat. Penandatanganan itu menjadi salah satu tuntutan utama massa dalam aksi tersebut.
Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian massa masih merasa belum puas dengan jawaban yang diberikan gubernur. Situasi kembali memanas setelah Rudy meninggalkan lokasi, sementara mahasiswa menilai sejumlah persoalan belum memperoleh jawaban yang memadai.
Gesekan antara mahasiswa dan aparat sempat terjadi setelah pertemuan tersebut. Massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 18.30 Wita.(ARI RACHIM/ARIE)
