DPC Asosiasi Kepala Desa/Kampung Seluruh Indonesia (AKSI) Berau meminta pemerintah dan DPRD lebih cermat serta teliti dalam menyusun anggaran di tengah kebijakan efisiensi. Langkah ini dinilai sangat penting agar pengalokasian anggaran benar-benar tepat sasaran. Serta memberikan nilai tambah langsung bagi perekonomian masyarakat kampung.
Kepala Kampung Bukit Makmur, Saidin Saputra, menilai kemandirian kampung memang cita-cita bersama. Namun, hal tersebut tidak bisa diwujudkan secara instan tanpa dukungan regulasi, proteksi, dan pembentukan ekosistem kemitraan yang konkret dari pemerintah daerah. Saidin mengingatkan, setiap kampung di Berau memiliki karakteristik, potensi sumber daya alam, kualitas SDM, serta kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda-beda.
“Masih ada keterbatasan SDM, kompleksitas regulasi, serta perlunya pendampingan aktif dari pemerintah,” ujar Saidin Saputra, Kamis (15/10/2026).
Menyikapi dampak kebijakan efisiensi anggaran, Saidin berharap dalam menyusun anggaran daerah agar benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat kampung. Pemanfaatan anggaran diharapkan tidak sekadar habis untuk program rutin. Melainkan diarahkan pada kebijakan makro yang memberikan nilai tambah (added value) bagi perekonomian warga serta percepatan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
Selain efisiensi dan kecermatan anggaran, Saidin menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Perusahaan Daerah (Perusda) serta keterlibatan pihak swasta untuk menyokong Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Pemkab dan DPRD diminta hadir sebagai jembatan strategis yang memfasilitasi BUMK, agar bisa masuk ke dalam rantai pasok perusahaan swasta skala besar di sektor pertambangan, perkebunan, hingga pariwisata.
“Potensi ekonomi di Berau ini sangat besar dan sektor swasta bertebaran di sekitar kampung. Peran Pemda-lah untuk hadir menjembatani BUMK agar bisa masuk ke dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan tersebut. Perusda juga bisa menjadi mitra strategis BUMK dalam mengelola komoditas lokal,” terangnya.
Ia menegaskan, jika BUMK diberi ruang legal dan akses bisnis nyata untuk bermitra dengan korporasi, maka struktur Pendapatan Asli Kampung (PAK) akan terbentuk secara mandiri dan berkelanjutan.
“Mari ajak pemerintah kampung duduk bersama merumuskan formula terbaik demi kesejahteraan masyarakat Berau,” pungkasnya. (SETIAWAN)
