RENCANA pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb sebagai fasilitas layanan kesehatan tipe C pada Mei 2026 dihadapkan pada persoalan serius. Area di sekitar rumah sakit yang seharusnya steril justru mulai ditempati warga, bahkan muncul bangunan baru tepat di akses masuk utama.
Kondisi ini memicu kritik keras dari DPRD Berau. Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Rivai, menilai pembiaran tersebut berpotensi mengganggu fungsi rumah sakit yang sebentar lagi akan dioperasikan.
“Belum rumah sakit diresmikan, masyarakat sudah ramai menempati halaman rumah sakit. Bahkan ada pembangunan baru berdiri persis di depan pintu masuk,” ujarnya belum lama ini.
Menurut Rivai, keberadaan bangunan di area strategis itu bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menilai, jika tidak segera ditindak, persoalan ini bisa semakin meluas dan sulit dikendalikan.
“Kalau kita lihat, itu sudah jelas di depan pintu masuk rumah sakit ada bangunan baru, bahkan sudah dipasangi fasilitas. Kenapa dibiarkan seperti itu?” katanya.
Ia pun mempertanyakan peran aparat penegak peraturan daerah, khususnya Satpol PP, yang dinilai belum maksimal dalam melakukan penertiban di kawasan tersebut.
“Mana Satpol PP kita? Ini kan jelas status hukumnya milik pemerintah daerah. Seharusnya tidak boleh ada aktivitas pembangunan di situ,” tegasnya.
Rivai menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin target pengoperasian RSUD Tanjung Redeb akan terganggu. Padahal, keberadaan rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Berau. (MAULIDIA AZWINI)
