SEKRETARIS Dinas Perikanan Berau, Yunda Zuliarsih menyebut, kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan di Kabupaten Berau masih jauh dari kata cukup. Sehingga, pihaknya berupaya meminta penambahan kuota ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum ada realisasinya.
Bahkan, Dinas Perikanan Berau juga sudah mengajukan kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim. Namun, sejauh ini belum dapat dipenuhi. Menurutnya, keterbatasan kuota membuat distribusi BBM menjadi tidak merata.
“Kalau kita bicara kuota, memang kurang. Saya kurang ingat jumlah pastinya. Tapi ada nelayan yang dapat dan ada yang tidak. Bukan karena tidak memiliki rekomendasi dari kami, tapi karena kuota terbatas,” kata Yunda, Senin (12/5/2025).
Dinas Perikanan Berau mencatat, jumlah nelayan di Bumi Batiwakkal saat ini mencapai 5.000 orang, termasuk Anak Buah Kapal (ABK). Sementara jumlah kapal yang aktif dan tercatat sebanyak 2.000 unit.
“Subsidi BBM diberikan berdasarkan unit kapal, bukan jumlah nelayan,” imbuhnya.
Yunda menjelaskan, untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi, nelayan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Dinas Perikanan Berau. Untuk kapal berukuran 0 sampai 5 gross ton (GT), cukup melampirkan surat keterangan dari kampung. Namun, untuk kapal di atas 5 GT, persyaratan ditambah izin operasional dari provinsi.
“Jumlah kapal berukuran 5 hingga 30 GT tidak banyak, hanya sekitar 170 kapal. Sisanya mayoritas merupakan kapal kecil,” jelasnya.
Selain meminta tambahan BBM subsidi berupa pertalite, pihaknya juga telah meminta tambahan jenis BBM subsidi, yakni solar. Namun, karena ada kasus internal Pertamina di awal tahun, pengajuan menjadi tertunda.
“Padahal kami mengajukan sebelum kejadian itu, tapi karena situasi itu, permohonan kita tergeser. Jadi kita harus sabar menunggu,” bebernya.
Ia berharap, nelayan dapat memahami situasi ini. Sembari pihaknya terus melakukan koordinasi agar kebutuhan energi nelayan bisa segera terpenuhi.
“Makanya kami hati-hati memberi keterangan, karena kalau salah persepsi bisa menimbulkan pro kontra di masyarakat. Tapi intinya, kami sudah berupaya semaksimal mungkin,” pungkasnya. (RIZAL)
