Dua tahun ini kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertalite di Kaltim, tak sesuai usulan. Selisihnya cukup jauh. Untuk itu, pemerintah daerah mendesak Pertamina mengembalikan kuota yang kurang.
——————————
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), mendesak Pertamina mengembalikan kuota bahan bakar minyak (BBM) yang mengalami pengurangan. Pemprov menilai kondisi tersebut berpotensi memperparah antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kaltim.
Persoalan kuota BBM Kaltim tercermin dari perbandingan usulan pemerintah daerah dengan penetapan BPH Migas dalam dua tahun terakhir.
Pada 2025, Pemprov Kaltim mengusulkan kebutuhan Pertalite sebesar 995.323,63 kiloliter. Namun, berdasarkan penetapan BPH Migas, alokasi yang diterima hanya 620.624 kiloliter. Selisih antara usulan dan alokasi mencapai sekitar 374.699 kiloliter.
Pada 2026, usulan Kaltim meningkat menjadi 1.034.972 kiloliter. Namun, alokasi yang ditetapkan BPH Migas justru turun menjadi 508.400 kiloliter. Selisih antara kebutuhan yang diajukan dengan kuota yang ditetapkan mencapai sekitar 526.572 kiloliter.
Melihat kondisi itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji pun angkat bicara. Dia mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan kuota BBM kepada Pertamina sesuai kebutuhan yang ditetapkan. Karena itu, Pemprov mempertanyakan alasan terjadinya pengurangan kuota tersebut.
“Kita juga mempertanyakan kenapa kuota ini kok dikurangi begitu. Kami ingin Pertamina supaya memenuhi kuota tersebut,” kata Seno Aji ditemui di Kantor Gubernur, Rabu, (9/9/2026).
Menurutnya, persoalan kuota BBM berkaitan langsung dengan kondisi pasokan di lapangan. Jika kuota tidak terpenuhi, antrean di SPBU berpotensi terus berlangsung.
Seno mengatakan, Pemprov Kaltim terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mencari penyelesaian. Pembahasan dilakukan bersama BPH Migas, Pertamina EP, dan Pertamina Patra Niaga agar kuota yang dibutuhkan Kaltim dapat dipenuhi.
“Kami akan terus berdiskusi dengan BPH Migas dan Pertamina EP serta Patra Niaga supaya mereka bisa memenuhi kuota yang diharapkan atau diinginkan oleh Kalimantan Timur,” ujarnya.
Pemprov berharap, persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Seno bahkan berharap kuota yang berkurang dapat dikembalikan dalam waktu sekitar satu pekan.
“Komunikasi terus berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan karena kalau enggak dikembalikan, maka Kalimantan Timur akan berdampak,” tegasnya.
Seno menilai, persoalan BBM menjadi semakin berat karena terjadi ketika kondisi ekonomi daerah juga menghadapi tekanan. Penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan, menurutnya, telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan.
“Sudah RKAB kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran, sekarang tambah lagi kekurangan BBM,” sebut Seno.
Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong Pertamina tidak melakukan pengurangan kuota BBM bagi daerah. Pemerintah ingin pasokan di SPBU tetap sesuai dengan kebutuhan sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak semakin terganggu.
Selain itu, terkait dugaan adanya mafia di balik persoalan BBM dan antrean panjang, Seno memilih tidak berspekulasi.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim belum memiliki bukti yang dapat menjadi dasar untuk menyebut adanya mafia BBM. Pemerintah daerah memilih fokus mendorong pemenuhan kuota dan kelancaran distribusi.
“Dugaan mafia? Saya tidak bisa menjelaskan dugaan mafia karena kami belum punya bukti apa pun,” jelasnya.
Menurut Seno, yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini adalah memastikan kuota BBM untuk SPBU di Kaltim dapat dipenuhi.
“Kami ingin yang penting adalah kuota di pompa-pompa bensin diberikan sesuai dengan yang ada,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, media ini masih mencoba menghubungi pihak Pertamina Patra Niaga, namun belum mendapatkan jawaban mengenai kebutuhan kuota BBM yang dikurangi ini. (MAYANG SARI/ARIE)
