Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengajukan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melakukan rekayasa cuaca dan water bombing sebagai langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengatakan, surat permohonan dukungan tersebut telah ditandatangani dan dikirimkan kepada BNPB.
Surat itu juga ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait agar penanganan karhutla di Berau dapat memperoleh dukungan lebih luas.
“Saya sudah bersurat langsung ke BNPB untuk rekayasa cuaca dan water bombing. Sudah langsung saya tanda tangan suratnya, sudah sampai ke kementerian yang terkait,” ujar Sri Juniarsih Mas.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan menyusul meningkatnya ancaman karhutla di sejumlah titik di Kabupaten Berau.
Kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering membuat potensi kebakaran semakin tinggi sehingga diperlukan upaya penanganan dengan dukungan peralatan dan teknologi yang lebih memadai.
Sri Juniarsih juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi karhutla di Berau.
Saat ini, BMKG masih melakukan pemantauan terhadap kondisi atmosfer dan cuaca untuk melihat peluang pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Jika kondisi memungkinkan, rekayasa cuaca diharapkan dapat membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan.
Selain rekayasa cuaca, Pemkab Berau juga mengharapkan dukungan water bombing untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Dukungan tersebut dinilai penting apabila kebakaran terjadi pada area yang luas atau sulit ditangani hanya dengan armada pemadam yang tersedia.
Pemkab Berau saat ini memiliki 52 unit mobil pemadam kebakaran yang dapat dikerahkan untuk penanganan kebakaran.
Namun, pengerahan armada dalam jumlah besar juga membutuhkan dukungan operasional, terutama ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Keterbatasan personel pemadam juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Bupati Sri Juniarsih mengakui kebutuhan tenaga pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau masih belum ideal dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan pelayanan.
Rencana penambahan personel belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena membutuhkan dukungan anggaran, termasuk untuk pembayaran gaji serta kebutuhan operasional lainnya.
Dengan kondisi fiskal daerah saat ini, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan sebelum melakukan penambahan pegawai dalam jumlah besar.
“Apakah ada dana untuk menggaji nanti, itu masih dipikirkan,” ujarnya.
Sri Juniarsih menambahkan, Pemkab Berau saat ini juga berupaya mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kondisi tersebut membuat penambahan personel dalam jumlah besar belum menjadi pilihan utama.
“Kalau penambahan rasanya belum bisa,” katanya.
Kepala Disdamkarmat Berau Rakhmadi Pasarakan sebelumnya juga menyebut kebutuhan personel di instansi yang dipimpinnya masih cukup jauh dari kondisi ideal.
Dengan wilayah Berau yang luas dan mencakup 13 kecamatan, keterbatasan tenaga menjadi salah satu tantangan dalam memperkuat pelayanan penanggulangan kebakaran.
Meski demikian, Sri Juniarsih menegaskan keterbatasan personel tidak boleh menjadi hambatan dalam penanganan karhutla.
Pemkab Berau memilih mengoptimalkan kerja sama lintas sektor agar sumber daya yang dimiliki berbagai instansi dapat dikerahkan secara maksimal.
“Kami sekarang kerja sama lintas sektor dulu saja dioptimalkan,” tegasnya.
Dalam penanganan karhutla, koordinasi dengan unsur TNI juga akan diperkuat. Menurut Sri Juniarsih, TNI dapat dilibatkan dalam satuan tugas penanganan karhutla sehingga pengerahan personel dan sumber daya di lapangan dapat dilakukan secara lebih terpadu.
“Kita perlu kerja sama dengan TNI sebagai Kasatgas,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, Pemkab Berau juga membuka opsi meminta dukungan tambahan dari pemerintah pusat apabila karhutla terjadi dalam skala besar dan membutuhkan peralatan khusus.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan penanganan karhutla tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran dan personel.
Pemkab Berau berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat upaya pemadaman sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya.
“Jika nanti keuangan membaik, itu lain cerita,” pungkasnya.
