Berhasil Lakukan Efisiensi, Soal DBH Tak Penuh Disalurkan

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas. (Dok.Disway Kaltim)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau mencatat defisit anggaran sebesar Rp400,789 miliar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2025. Karena realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target, akibat belum seluruhnya dana transfer dari pemerintah pusat disalurkan.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menjelaskan, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp5,071 triliun atau 94,48 persen dari target sebesar Rp5,367 triliun.

Menurutnya, tidak tercapainya target pendapatan terutama disebabkan belum seluruhnya dana transfer dari pemerintah pusat diterima daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA).

“Pendapatan transfer ke daerah tahun 2025 tidak seluruhnya ditransfer oleh pemerintah pusat, terutama untuk dana transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam,” jelasnya.

Di sisi belanja, Pemkab Berau justru mampu melakukan efisiensi. Dari alokasi belanja sebesar Rp6,041 triliun, realisasinya mencapai Rp5,472 triliun atau 90,58 persen sehingga menyisakan anggaran sekitar Rp568 miliar.

Sri Juniarsih mengatakan, sisa anggaran tersebut dipengaruhi belum rampungnya sejumlah pekerjaan fisik hingga akhir tahun anggaran serta efisiensi belanja yang dilakukan seluruh perangkat daerah.

Meski mengalami defisit, kondisi keuangan daerah masih ditopang pembiayaan neto yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan pembiayaan sebesar Rp673 miliar terealisasi 100 persen sehingga SiLPA akhir 2025 tercatat Rp272,644 miliar.

Selain itu, Pemkab Berau juga mencatat total aset daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp14,992 triliun. Nilai didominasi aset tetap sebesar Rp12,951 triliun, disusul aset lancar Rp606,819 miliar, investasi jangka panjang Rp557 miliar, properti investasi Rp268 miliar, serta aset lainnya Rp607 miliar.

Adapun kewajiban jangka pendek pemerintah daerah tercatat sebesar Rp42 miliar, sehingga total ekuitas atau kekayaan bersih mencapai Rp14,949 triliun.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat tata kelola keuangan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya. (ADV/TR/ARIE)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *