Proses investigasi penyebab kebakaran Kantor Bupati Bulungan telah dilakukan kepolisian. Beberapa hari lalu, tim Labfor Polda Jawa Timur pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti yang dinilai berkaitan dengan peristiwa.
Kasat Reskrim Polresta Bulungan, AKP Rio Adi Pratama, menyebut barang bukti yang dibawa untuk pengujian laboratorium di antaranya berupa kabel instalasi listrik, serbuk arang sisa kebakaran, serta beberapa material lain yang ditemukan di area bangunan terbakar.
Menurut Rio, seluruh sampel tersebut akan diuji lebih lanjut untuk mengetahui
kemungkinan sumber api maupun faktor lain yang memicu terjadinya kebakaran di gedung utama Kantor Bupati Bulungan.
“Biasanya, proses uji laboratorium membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu,” kata Rio, Sabtu (23/5/2026) lalu.
Selain mengumpulkan barang bukti, ia juga mengaku bahwa pihaknya telah memeriksa delapan orang saksi yang dinilai mengetahui kejadian maupun terlibat dalam penanganan awal kebakaran.
Saksi yang dimintai keterangan terdiri dari pegawai pemerintah daerah yang sedang tugas piket, petugas pemadam kebakaran, personel Satpol PP, hingga pihak yang pertama kali mengetahui munculnya api di lokasi kejadian.
“Kami masih fokus melakukan pemeriksaan saksi-saksi sambil menunggu hasil laboratorium,” ujarnya.
Pemkab Data Kebutuhan Fasilitas
Sekretaris Daerah Bulungan, Risdianto, mengatakan kebutuhan meja dan kursi masih cukup besar. Karena beberapa pejabat dan staf harus dipindahkan ke ruang kerja sementara.
“Kami menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menginventarisasi aset meja dan kursi yang tidak terpakai,” ujar Risdianto.
Menurutnya, relokasi dilakukan untuk para asisten, kepala bagian, hingga staf yang sebelumnya berkantor di bangunan utama Kantor Bupati Bulungan.
Saat ini, pemerintah daerah masih menyesuaikan kebutuhan fasilitas kerja sambil melakukan penataan ruangan sementara di sejumlah area yang tidak terdampak kebakaran.
Ia menjelaskan, sementara waktu sebagian pegawai dipindahkan ke ruang serbaguna dan beberapa fasilitas lain di lingkungan Kantor Bupati yang masih dapat digunakan.
Selain itu, sejumlah aktivitas administrasi juga mulai dialihkan ke perangkat daerah masing-masing, agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan normal.
Risdianto juga mengatakan, dukungan dari seluruh OPD diperlukan, agar kebutuhan dasar pegawai yang direlokasi dapat segera terpenuhi.
Karena itu, ia meminta OPD mengecek aset yang masih layak pakai, namun tidak digunakan, untuk sementara dapat dimanfaatkan. (Muhammad Efendi)
