Demo aliansi masyarakat maupun mahasiswa di Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah direncanakan 21 April, terealisasi. Sayangnya, aksi tanpa hasil, bahkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pun menghindar, tanpa berkomentar.
————————
Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Karang Paci, kembali menjadi pusat perhatian. Selasa (21/4) pukul 10.30 Wita. Sedikitnya 42 lembaga mahasiswa dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, membanjiri halaman hingga kantor Gubernur Kaltim, dalam aksi yang dikenal sebagai Demonstrasi 214.
Berdasarkan pantauan media ini di lapangan, ribuan mahasiswa tersebut datang dengan atribut lengkap. Menariknya, massa aksi tidak hanya didominasi oleh universitas dari Samarinda. Sejumlah kampus dari luar kota, seperti STITBA Balikpapan dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dengan almamater ungu khasnya, turut bergabung memperkuat barisan.
Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kalimantan Timur. Ratusan demonstran dari kalangan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan bertahan di lokasi, mendesak pimpinan dewan segera menemui mereka.
Sekitar pukul 11.44 Wita, sejumlah anggota DPRD Kaltim akhirnya keluar dari gedung untuk merespons tekanan massa. Tiga legislator yang terlihat di tengah kerumunan yakni Sabaruddin Panrecalle, Ekti Immanuel, dan Subandi. Mereka mencoba membuka komunikasi langsung dengan para koordinator lapangan dari berbagai elemen aksi.
Dialog singkat pun berlangsung di halaman kantor dewan. Perwakilan DPRD berupaya menyerap aspirasi sekaligus menenangkan situasi yang sempat memanas. Namun, upaya tersebut belum mampu meredam kekecewaan massa.
Para demonstran tetap bersikukuh menuntut kehadiran Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Mereka menilai hanya pimpinan tertinggi lembaga legislatif yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis atas tuntutan yang disampaikan.
Desakan itu terus disuarakan dengan lantang. Massa menilai respons anggota dewan yang hadir belum cukup menjawab tuntutan mereka. Kehadiran ketua DPRD disebut menjadi syarat utama agar dialog dapat berlanjut secara substantif.
Situasi semakin memanas setelah perwakilan DPRD menyampaikan bahwa Hasanuddin Mas’ud sedang berada di luar daerah, tepatnya di Malang, Jawa Timur, untuk menjalankan agenda lain. Informasi tersebut langsung memicu reaksi keras dari peserta aksi.
Teriakan kekecewaan menggema di lokasi. Massa mendesak agar DPRD tetap mengambil keputusan tanpa harus menunggu kehadiran ketua dewan. Sejumlah demonstran bahkan meminta tuntutan mereka segera disetujui oleh anggota DPRD yang berada di tempat.
Tak hanya itu, massa juga mengancam akan mengerahkan jumlah peserta aksi yang lebih besar jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti. Hingga siang hari, aparat keamanan masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi eskalasi situasi.
Gelombang aksi juga berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat berkumpul menyampaikan aspirasi kepada pemerintah provinsi.
Orasi disampaikan secara bergantian oleh para perwakilan massa. Suasana sempat memanas ketika sejumlah orator melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu orator, Veronika, menyuarakan kekecewaannya terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Percaya atau tidak kalau mobil itu dibatalkan, percaya atau tidak? Sesuatu yang dibeli tidak dapat ditukar, jangan mau membohongi masyarakat Kaltim,” ujarnya di hadapan massa.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dibohongi oleh pemimpinnya. Bahkan, ia mengaku keikutsertaannya dalam aksi tersebut menjadi pengalaman pertamanya turun langsung ke jalan.
“Saya perdana ikut demo berdiri di sini, mewakili anak-anak cacat untuk ikut demo. Sejarah bagi Kalimantan Timur ada anak cacat untuk ikut demo, berarti Kalimantan Timur sedang tidak baik-baik saja,” katanya.
Dalam orasinya, Veronika turut menyinggung kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Ia bahkan meminta kepala daerah mundur apabila tidak mampu memenuhi hak rakyat.
“Kenapa mereka sampai turun ke jalan, karena gubernur merampas hak-haknya. Jangan mau dibohongi sama gubernur sekarang. Apabila hak-hak masyarakat tidak tumbuh, silakan mundur dari jabatan gubernur,” tegasnya.
Ia juga mengkritik program pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Gratis pol itu hanya omong kosong. Kamu tidak butuh bapak Rudi, ngomonglah sama masyarakat, turun ke sini, jangan sembunyi di balik penderitaan rakyat. Tidak ada marwah di sini, tidak ada etika di sini,” ucapnya, disambut sorakan massa.
Sementara itu, mahasiswa lain, Rizky Pratama, menegaskan aksi tersebut membawa tuntutan yang jelas. Ia menyebut ada tiga poin utama yang menjadi fokus demonstrasi.
“Aksi ini bukan tanpa alasan. Kami membawa tiga tuntutan utama, yakni evaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal,” ujarnya.
Ia memastikan mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ada respons konkret dari pemerintah.“Kami tidak akan berhenti sampai ada respons konkret. Ini bentuk kegelisahan masyarakat yang merasa tidak lagi didengar,” katanya.
Di sisi lain, kritik terhadap pengelolaan anggaran juga mencuat dalam aksi di DPRD Kaltim. Perwakilan massa dari Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai tidak transparan.
“Ini kita dipimpin dan diobok-obok secara semena-mena, secara tidak profesional. Ada kesan semua ini dikondisikan, ada kongkalikong. Kita sebagai rakyat merasa dipermainkan,” ujarnya.
Menurut Budiman, masyarakat tengah menghadapi tekanan ekonomi, namun pemerintah justru dinilai mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan pejabat.
“Kita sekarang terbeban, apalagi dengan adanya IKN. Harusnya pemerintah lebih peka. Tapi yang kita lihat justru anggaran besar keluar untuk kepentingan pejabat,” katanya.
Ia menyoroti anggaran pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur yang dinilai tidak rasional.“Banyak uang kita dipakai, Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas, lalu Rp 25 miliar untuk rumah jabatan. Apa maksudnya itu? Ini uang rakyat,” tegasnya.
Budiman juga mengingatkan DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
“Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. DPRD ini rumah rakyat. Kami minta mereka benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, jangan tutup mata,” katanya. Senada dengan itu, mahasiswa lainnya, Daris, menekankan pentingnya keterbukaan informasi anggaran kepada publik.
“Aksi ini untuk menggugat hak masyarakat Kaltim. Kami ingin semua penggunaan anggaran itu dibuka secara terang benderang,” ujarnya.
Ia juga mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan dari pemerintah.“Kami mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi. Itu penting untuk meminta penjelasan dari pemerintah soal anggaran mobil dinas Rp 8,5 miliar dan rumah jabatan Rp 25 miliar,” katanya.
Menurut Daris, langkah konkret dari DPRD sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. “Kalau DPRD tidak bergerak, publik akan bertanya, sebenarnya mereka berpihak ke siapa? Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Ia menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.“Kami tidak asal turun ke jalan. Ini bentuk kepedulian dan kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.
Dalam aksi tersebut, dua peserta dilaporkan sempat pingsan dan langsung mendapatkan penanganan medis di lokasi.
Beberapa perwakilan melakukan bergantian orasi. Salah satunya Ketua BEM Fisip Unmul, Rossa Tri Rahmawati. Perempuan berkacamata itu, menyinggung perihal penggunaan anggaran Pemprov Kaltim perihal pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar hingga renovasi rumah dinas yang menelan anggaran Rp 25 miliar.
“Seharusnya anggaran sebesar itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat bukan dengan renov dan mobil baru,” ungkapnya.
Dari hal itu,dia mepaparkan satu tahun kepengurusan Rudy -Seno belum memberikan dampak yang signifikan bagi Kaltim. Ia pun geram karena Rudy-Seno tak kunjung keluar, padahal pada masa kampanye mengemis suara masyarakat untuk terpilih.
“Izin,kalau memang Rudy-Seno gentle, keluar dong temui kami. Karena kemarin-kemarin kalian megemis meminta suara pada kami,”singgungnya.
Tak hanya dari elemen mahasiswa.Veronika contohnya, wanita paruh baya dengan pekerjaan sopir itu turut bersuara di hari Kartini ini.Dia meyinggung lagi perihal pengadaan mobil dinas.Menurutnya, daripada beli mobil dinas, baik uangnya digunakan untuk memperbaiki jalan poros di Kabupaten Kutai Barat.
GUBERNUR HARUS MUNDUR
Desakan agar Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya mencuat.
Salah satu Koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa tuntutan tersebut muncul sebagai bentuk tekanan moral atas kepemimpinan yang dinilai tidak lagi berpihak kepada masyarakat.
“Kami meminta saudara gubernur, dengan moralnya apabila dia memiliki moral dan rasa malu, dia harus mundur saat ini juga karena sudah kehilangan legitimasi dari rakyatnya,” ujarnya.
Menurut Lukmanul, dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinan, belum terlihat perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat. Ia justru menilai sejumlah kebijakan pemerintah provinsi cenderung menimbulkan ketidakpuasan publik.
“Selama satu tahun setengah memimpin, tidak ada dampak perubahan yang dirasakan. Justru kebijakan-kebijakannya menyakiti masyarakat,” katanya.
Selain tuntutan pengunduran diri, Aliansi Rakyat Kaltim juga menyampaikan sejumlah poin tuntutan utama yang tertuang dalam naskah orasi aksi.
Tuntutan pertama adalah mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Massa menilai kebijakan publik harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat seluruh program bersumber dari uang rakyat.
“Kebijakan publik bukan milik segelintir orang. Ia lahir dari uang rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat,” demikian isi orasi yang dibacakan massa.
Tuntutan kedua adalah penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai merugikan masyarakat secara luas. Massa menilai setiap penyimpangan anggaran berdampak langsung pada hilangnya akses terhadap layanan dasar.
“Setiap rupiah yang disalahgunakan bukan hanya angka yang hilang, tapi kesempatan yang dirampas dari rakyat,” bunyi naskah orasi tersebut.
Selain itu, massa juga mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menjalankan fungsi pengawasan secara total terhadap kinerja pemerintah daerah.“DPRD bukan penonton, DPRD adalah penjaga. Ketika pengawasan melemah, penyimpangan akan menemukan jalannya,” demikian salah satu poin tuntutan.
Lukmanul menegaskan, bahwa tuntutan-tuntutan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, mulai dari audit kebijakan, penghentian KKN, hingga penguatan pengawasan legislatif.
Ia menilai, jika tidak ada respons serius dari pemerintah, krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah akan semakin dalam.
“Ini bukan soal politik, ini soal kepercayaan rakyat. Ketika kepercayaan itu hilang, maka secara moral pemimpin harus berani mengambil sikap,” tegasnya.
Aliansi Rakyat Kaltim pun menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut, termasuk mendorong tanggung jawab moral kepala daerah.“Perjuangan ini tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengawal sampai ada perubahan nyata,” ujarnya
Hingga pukul 17:30 Wita, tampak belum ada satupun pihak pemerintah provinsi (Pemprov) yang menunjukan batang hidungnya di hadapan demonstran.
MALAM, MASSA DIPUKUL MUNDUR
Menjelang malam massa unjuk rasa dipaksa mundur oleh aparat kepolisian. Hingga jam berakhirnya demo, para pengunjuk rasa terpantau kecewa, karena tidak ada satupun pihak Pemprov Kaltim yang keluar menemui para demonstran.
Sebagian massa mengambil tindakan dengan tidak beranjak dari lokasi demonstrasi hingga jam demo yang diperbolehkan selesai, yakni pukul 18.00 Wita. Dalam peyampainnya,Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar melakukan himbaun agar massa segera membubarkan diri.
“Kepada para pengunjuk rasa untuk dapat membubarkan diri masing-masing.Jam unjuk rasa telai usai,” ucapnya. Namun dalam pantauan media ini,nampaknya para pengunjuk rasa merasa tidak puas,lalu melakukan pembakaran sampah.
Alhasil kejadian tersebut membuat para petugas memukul mundur.Dalam skemanya,aparat memukul mundur dengan menerjukan dua regu.Regu pertama memukul mundur ke arah Gedung BI,Sedangkan regu kedua mengarah jalan Awang Long.
Dalam pantauan pemukulan mundur ini,direspon dengan pelamparan botol dan batu.
Hingga aksi berakhir, sejumlah media massa menunggu Gubernur Rudy Mas’ud untuk berkomentar perihal tuntutan tersebut. Namun, Rudy setelah bekerja dan keluar dari kantornya, terus melangkah menuju rumah dinas tanpa berkomentar sedikit pun (topan/MAYANG/ARI/ARIE)
